SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus mempercepat proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan aset, serta meningkatkan ketertiban administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah.
Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Serang, Erwin Setiawan, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 2.000 bidang tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 841 bidang telah memiliki sertifikat, sedangkan sejumlah bidang lainnya masih dalam proses penyelesaian bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Jadi, dari sekitar 2.000 bidang itu yang sudah bersertifikat sebanyak 841 bidang. Kemudian ada bidang-bidang lainnya yang sedang diproses bersama teman-teman BPN,” ujar Erwin, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, proses sertifikasi dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, riwayat kepemilikan tanah, serta hasil pengukuran di lapangan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kejelasan status dan batas setiap bidang tanah.
Erwin menjelaskan bahwa jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah mengalami penyesuaian dari sebelumnya sekitar 1.900 bidang menjadi kurang lebih 2.000 bidang. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan oleh proses sertifikasi aset jalan yang harus mengikuti batas administrasi wilayah.
Dalam praktiknya, satu ruas jalan yang secara fisik merupakan satu kesatuan dapat terbagi menjadi beberapa bidang sertifikat apabila melintasi sejumlah desa, kecamatan, maupun batas alam seperti sungai.
“Ketika dilakukan pengukuran, ternyata satu ruas jalan bisa melintasi beberapa desa. Jadi, sertifikasinya harus menyesuaikan batas wilayah. Akhirnya satu ruas jalan bisa terbagi menjadi beberapa bidang,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi, BPKAD Kabupaten Serang terus memperkuat koordinasi dengan BPN. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan sistem pendaftaran melalui akun mitra sehingga proses pengajuan dokumen dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Pada 2026, BPKAD Kabupaten Serang menargetkan sertifikasi sebanyak 200 bidang tanah. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kepastian hukum atas aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan resmi.
Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kelengkapan riwayat tanah, penyesuaian dokumen administrasi di tingkat desa, serta proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
Erwin menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi juga mendapat dukungan melalui pengawasan dan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong pemerintah daerah menertibkan aset.
“Setiap tahun kita terus berprogres. Sekarang dengan adanya pengawasan dan pendampingan dari KPK terkait percepatan sertifikasi aset, daerah juga semakin terdorong untuk menertibkan asetnya,” ungkapnya.
Selain mempercepat sertifikasi tanah yang tidak memiliki persoalan administrasi, BPKAD turut menangani sejumlah aset yang menghadapi sengketa hukum maupun tumpang tindih kepemilikan.
Beberapa aset yang menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain Alun-alun Anyer, eks Pasar Kramatwatu, serta sejumlah tanah masjid dan sekolah di wilayah Kragilan.
Penanganan terhadap aset tersebut dilakukan melalui penyelesaian administrasi dan langkah hukum sesuai kondisi masing-masing bidang tanah. Khusus eks Pasar Kramatwatu, Pemkab Serang telah mengajukan penangguhan eksekusi dengan menyertakan bukti-bukti baru yang telah diterima pengadilan.
Erwin menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan aset membutuhkan ketelitian karena setiap bidang tanah memiliki riwayat dan karakteristik permasalahan yang berbeda.
Oleh karena itu, BPKAD memprioritaskan sertifikasi aset yang tidak menghadapi kendala hukum. Fokus awal diarahkan pada tanah sekolah, kemudian dilanjutkan dengan aset jalan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan perumahan.
Selain itu, BPKAD Kabupaten Serang tengah memproses 44 bidang tanah PSU hasil penyerahan pengembang perumahan untuk ditetapkan menjadi aset resmi pemerintah daerah.
Proses tersebut memerlukan tahapan administrasi tersendiri karena sebagian bidang tanah masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Sertifikat lama harus melalui proses penghapusan hak sebelum diajukan sebagai hak pakai atas nama pemerintah daerah.
“Tanah PSU yang diserahkan pengembang sebagian masih berstatus HGB. Jadi, harus diproses penghapusan sertifikat lama terlebih dahulu, kemudian diajukan menjadi hak pakai untuk pemerintah daerah,” terangnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, BPKAD Kabupaten Serang berupaya memastikan seluruh aset pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dan tercatat secara tertib dalam administrasi.
Percepatan sertifikasi diharapkan mampu mengurangi risiko sengketa maupun penyalahgunaan aset, sekaligus mendukung pemanfaatan tanah milik pemerintah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Serang.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!