SERANG – Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Banten berupaya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul penerapan aturan baru mengenai pembatasan biaya operasional dan jumlah tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan tersebut mengharuskan pengelola dapur MBG menyesuaikan kebutuhan operasional dengan jumlah penerima manfaat. Meski demikian, BGN Banten meminta pengelola SPPG mengutamakan sistem kerja bergiliran atau shifting dan rolling dibandingkan melakukan pengurangan tenaga kerja.
Koordinator Wilayah BGN Banten, Asep Royani, mengatakan langkah tersebut diprioritaskan agar para relawan tetap memperoleh kesempatan bekerja meskipun terdapat penyesuaian jadwal dan penghasilan.
“Di Banten fokusnya itu tidak menjadikan PHK sebagai alternatif solusi. Kami lebih mengedepankan pembaruan atau manajemen yang lain, contohnya shifting atau rolling. Jadi kami lebih mengutamakan itu ketimbang memecat relawan,” ujar Asep, Rabu (11/11/2026).
Menurut Asep, pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per porsi sebenarnya bukan ketentuan yang sepenuhnya baru. Kebijakan serupa pernah diterapkan BGN sebelum sistem penganggaran diubah menggunakan mekanisme at-cost atau pembiayaan sesuai kebutuhan operasional masing-masing dapur.
“Biaya operasional Rp3.000 per porsi itu bukan hal baru di BGN. Justru sebenarnya aturan atau ketentuan pertama kali yang dikeluarkan BGN terkait keuangan adalah pembatasan biaya operasional Rp3.000 per porsi,” jelasnya.
Dalam perkembangannya, penerapan sistem at-cost sempat memberikan keleluasaan kepada pengelola SPPG untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan. Namun, setelah adanya perubahan kebijakan, batas biaya operasional kembali diberlakukan sehingga manajemen dapur harus melakukan penyesuaian.
Selain anggaran operasional, aturan terbaru juga mengatur jumlah relawan berdasarkan banyaknya penerima manfaat di setiap SPPG.
Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 29 Oktober 2026, dapur dengan lebih dari 3.000 penerima manfaat membutuhkan 47 relawan.
Sementara itu, SPPG yang melayani 2.500 hingga 2.900 penerima manfaat membutuhkan 42 relawan. Untuk 2.000 hingga 2.499 penerima manfaat ditetapkan kebutuhan 33 relawan, sedangkan 1.500 hingga 1.999 penerima manfaat membutuhkan 24 relawan.
Adapun dapur dengan jumlah penerima manfaat maksimal 1.499 orang membutuhkan 15 relawan sesuai ketentuan tersebut.
Asep mengakui perubahan aturan menimbulkan sejumlah keluhan dari kepala SPPG. Penyesuaian diperlukan karena pengelola sebelumnya memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengatur anggaran melalui sistem at-cost.
“Kalau keluhan sih pasti ada, karena namanya juga proses adaptasi. Sebelum-sebelumnya kami lebih leluasa karena sistemnya at-cost,” ungkapnya.
Meski menghadapi tantangan, Asep menilai perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan pengawasan anggaran. Karena itu, kepala SPPG dituntut memiliki kemampuan manajerial agar kegiatan penyediaan makanan tetap berjalan dengan biaya yang terkendali.
Ia menegaskan hingga saat ini belum menerima laporan mengenai PHK relawan secara masif di wilayah Banten. Sejumlah pengelola memang telah berkonsultasi mengenai penyesuaian tenaga kerja, tetapi BGN tetap mengarahkan penerapan sistem bergiliran sebagai pilihan utama.
“Kalau pemecatan secara langsung, saya belum menerima laporan yang masif. Kalau diskusi atau konsultasi, teman-teman memang menanyakan sebaiknya seperti apa, apakah menggunakan shifting secara bergantian atau memang layoff (PHK),” katanya.
Melalui sistem tersebut, relawan tetap dapat bekerja dengan pembagian jadwal yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dapur dan ketentuan teknis BGN. Namun, Asep tidak menutup kemungkinan adanya relawan yang memilih mengundurkan diri akibat perubahan penghasilan.
Menurutnya, keputusan untuk berhenti bekerja merupakan hak masing-masing relawan dan tidak boleh dilakukan melalui paksaan.
Salah satu SPPG yang telah menerapkan penyesuaian adalah SPPG Koroncong Bangkonol di Kabupaten Pandeglang.
Kepala SPPG Koroncong Bangkonol, Ridwan Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya memilih mengurangi upah harian dan mengatur jadwal kerja dibandingkan melakukan PHK terhadap relawan.
Sebelumnya, dapur tersebut memiliki 47 relawan. Namun, satu orang telah keluar sehingga jumlah pekerja yang tersisa menjadi 46 orang. Sementara itu, jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 2.517 orang.
Berdasarkan ketentuan BGN, dapur dengan jumlah penerima tersebut membutuhkan 42 relawan. Artinya, terdapat empat orang lebih banyak dibandingkan kebutuhan tenaga kerja harian yang ditetapkan.
Untuk mengatasi kondisi itu, pengelola menerapkan pembagian jadwal masuk secara bergantian pada sejumlah divisi. Sebagian relawan juga mendapatkan jadwal libur tambahan di luar Sabtu dan Minggu.
Penyesuaian tersebut berdampak pada besaran upah harian relawan yang sebelumnya mencapai Rp120.000 menjadi Rp85.000.
“Jadi nominal gaji yang diturunkan. Turun hampir 30 persen. Dari Rp120.000 sekarang jadi cuma Rp85.000 per hari,” ujar Ridwan.
Pengaturan jadwal dilakukan pada bagian persiapan bahan makanan, pengolahan, hingga pemorsian. Pada divisi persiapan, jumlah relawan yang bertugas setiap hari dikurangi dari tujuh menjadi enam orang.
Sementara itu, pada bagian pengolahan dan pemorsian, jumlah pekerja yang masuk setiap hari berkurang dari masing-masing 10 menjadi sembilan orang.
Ridwan mengakui pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat memberikan pengaruh terhadap kemampuan pengelola dalam memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari.
“Sebenarnya perihal dengan pagu operasional yang Rp3.000 itu sangat-sangat memengaruhi, pertama terhadap operasional dapur,” katanya.
Penerapan sistem kerja bergiliran menjadi salah satu langkah yang ditempuh BGN Banten untuk menjaga keberlangsungan program MBG sekaligus mengurangi risiko PHK relawan. Namun, penyesuaian tersebut juga berdampak pada jadwal kerja dan pendapatan para pekerja di sejumlah dapur.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!