TANGERANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang mulai mematangkan persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas komunikasi dan koordinasi bersama partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.
Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh, mengatakan persiapan tersebut dilakukan melalui program Nyaba Warga, yang merupakan pengembangan dari kegiatan konsultasi demokrasi yang diinisiasi Bawaslu RI.
Program tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarlembaga sekaligus menghimpun berbagai masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan demokrasi dan persiapan pemilu mendatang.
“Sebenarnya hari ini kita silaturahmi, karena sudah lama tidak bersilaturahmi. Apalagi semenjak beliau menjadi ketua, kita belum mengucapkan selamat. Jadi, dalam konteks Nyaba Warga, sebenarnya itu salah satu kegiatan dari Bawaslu RI tentang konsultasi demokrasi. Namun, bahasa kita di Kota Tangerang menyebutnya Nyaba Warga,” ujar Komarrulloh, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membangun komunikasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai sejumlah ketentuan dan regulasi yang perlu dipersiapkan sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif di setiap daerah pemilihan (dapil).
Komarrulloh menilai partai politik perlu melakukan persiapan sejak dini, termasuk membenahi kelembagaan internal dan menyiapkan kader perempuan agar dapat memenuhi ketentuan keterwakilan tersebut.
“Teman-teman partai politik terkait masalah kuota 30 persen perempuan ini harus dipersiapkan di masing-masing partai. Itu kan baru putusan MK, tinggal menunggu regulasi yang hari ini masih dibahas di Komisi II,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penerapan ketentuan tersebut masih menunggu regulasi lanjutan yang tengah dibahas di tingkat pusat, khususnya Komisi II DPR RI.
Dalam memperluas koordinasi, Bawaslu Kota Tangerang juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik. Dari sekitar 18 partai yang telah menerima surat undangan, hampir 11 partai telah dijangkau melalui kegiatan silaturahmi.
Melalui pertemuan tersebut, Bawaslu berupaya memastikan partai politik memahami berbagai persyaratan administrasi dan ketentuan yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tahapan pemilu.
Selain persoalan keterwakilan perempuan, Bawaslu turut mengingatkan pengurus partai politik untuk memperbarui data kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Pembaruan tersebut diperlukan terutama apabila terdapat perubahan struktur organisasi atau susunan kepengurusan partai. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi ketika tahapan pendaftaran dan verifikasi mulai berlangsung.
“Insya Allah awal bulan nanti, itu salah satu mempersiapkan partai politik untuk pendaftaran. Kita juga mengingatkan kawan-kawan partai politik untuk memperbarui data di Sipol masing-masing apabila ada kepengurusan baru. Jadi, ketika tahapan sudah bergulir, mereka tidak perlu repot lagi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Komarrulloh juga menyoroti persoalan pencatutan identitas masyarakat sebagai anggota partai politik tanpa persetujuan pemilik identitas.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, terutama ketika seseorang hendak bergabung atau tercatat sebagai anggota partai politik lainnya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang menemukan namanya tercantum sebagai anggota partai politik tanpa persetujuan dapat mengajukan keberatan langsung kepada partai yang bersangkutan.
Selanjutnya, partai politik tersebut dapat memproses permohonan penghapusan data keanggotaan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kalau ada masyarakat yang namanya dicatut, yang bersangkutan tinggal menyurati partai politik. Nanti dari partai politik mengajukan penghapusan. Karena penghapusan bukan dari KPU, melainkan dari partai politik langsung,” paparnya.
Komarrulloh berharap pelaksanaan program Nyaba Warga dapat memperkuat hubungan antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi.
Melalui persiapan lebih awal dan koordinasi yang berkelanjutan, Bawaslu Kota Tangerang berupaya mendorong penyelenggaraan Pemilu 2029 yang lebih baik, tertib, dan berkualitas.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!