TANGERANG – Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan bantuan keuangan desa menjadi Rp120 juta per desa pada 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan hal itu dalam kegiatan Sapa Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang untuk Penguatan Kemandirian Desa dalam Penurunan Stunting di GSG Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Andra memaparkan sejumlah program pemerintah, mulai dari sekolah gratis, pembangunan infrastruktur desa, perbaikan irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan.
Ia menjelaskan, bantuan keuangan desa yang sebelumnya sebesar Rp100 juta pada 2025 kembali ditingkatkan menjadi Rp120 juta pada 2026. Pemerintah Provinsi Banten juga tengah mempertimbangkan penambahan anggaran bantuan desa untuk 2027.
Menurut Andra, dukungan terhadap pembangunan desa tidak hanya diberikan melalui bantuan keuangan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik dan infrastruktur.
Karena itu, ia meminta para kepala desa aktif menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing agar dapat dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten dan provinsi.
Selain pembangunan desa, Andra turut menyoroti program sekolah gratis yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Banten. Ia menyebut Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak selama dua tahun pertama pelaksanaan program tersebut.
Andra juga mengungkapkan rencana pembangunan tiga sekolah menengah kejuruan (SMK) baru di Kabupaten Tangerang pada 2027. Rencana tersebut didukung oleh pemerintah kabupaten melalui penyediaan lahan.
Di bidang kesehatan, Andra menegaskan bahwa Provinsi Banten telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Ia meminta kepala desa dan camat segera berkoordinasi apabila menemukan warga yang mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat pembangunan desa dan mempercepat penanganan stunting.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) melalui kegiatan Grebek Posyandu Triwulan III 2026, angka stunting di Kabupaten Tangerang tercatat turun menjadi 4,1 persen atau 8.287 balita.
Jumlah tersebut menurun dibandingkan data awal 2026 yang mencapai 7 persen atau 14.057 balita. Dengan demikian, terdapat pengurangan sebanyak 5.770 balita yang tercatat mengalami stunting.
Maesyal menyebut penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta partisipasi masyarakat.
Di sisi lain, Andra turut menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang mencapai 5,79 persen berdasarkan data BPS yang dipaparkannya. Realisasi investasi Banten juga telah mencapai Rp92 triliun.
Ia berharap peningkatan investasi tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui terbukanya kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!