TULUNGAGUNG – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tulungagung hampir mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hingga 18 November 2026, penerimaan pajak tersebut telah mencapai 99,93 persen dari target sebesar Rp40,750 miliar.
Meskipun capaian secara keseluruhan menunjukkan hasil positif, pemerataan pembayaran PBB-P2 di tingkat desa masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung mencatat terdapat 18 desa dengan tingkat pelunasan pajak yang masih berada di bawah 85 persen.
Jumlah desa dengan tingkat pelunasan rendah tersebut mengalami penurunan dibandingkan awal November 2026. Sebelumnya, Bapenda mencatat sebanyak 24 desa belum mencapai tingkat pelunasan 85 persen. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan pembayaran pajak, meskipun sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kepala Bapenda Tulungagung, Imro’atul Mufidah, menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pelunasan PBB-P2 di beberapa desa disebabkan oleh sejumlah kendala. Salah satunya adalah keberadaan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah sehingga belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya.
Selain faktor domisili, terdapat pula pemilik objek pajak dengan nilai ketetapan cukup besar yang belum melakukan pelunasan. Kondisi tersebut turut memengaruhi persentase penerimaan PBB-P2 di sejumlah desa yang belum mampu mencapai target pembayaran.
Dalam keterangannya pada Rabu, 18 November 2026, Imro’atul menyampaikan bahwa 18 desa dengan capaian pelunasan di bawah 85 persen tersebar di sejumlah kecamatan. Pemerintah daerah masih perlu melakukan langkah percepatan agar kewajiban pembayaran pajak di wilayah tersebut dapat segera dituntaskan.
Bapenda juga menemukan persoalan dalam mekanisme penyetoran pajak di tingkat desa. Sejumlah wajib pajak diketahui telah menyerahkan pembayaran, tetapi dana tersebut masih berada pada petugas pemungut dan belum disetorkan sebagaimana mestinya.
Situasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah karena pembayaran yang belum disetorkan dapat memengaruhi pencatatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, Bapenda menyiapkan langkah penanganan untuk mempercepat penyelesaian pembayaran sekaligus memperbaiki proses administrasi pemungutan.
Sebagai tindak lanjut, Bapenda Tulungagung akan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelunasan PBB-P2. Tim tersebut melibatkan sejumlah bidang di lingkungan Bapenda bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan PBB-P2.
Satgas akan diterjunkan secara langsung ke desa-desa yang tingkat pelunasannya masih rendah. Kehadiran tim tersebut bertujuan memberikan pendampingan sekaligus membantu mempercepat penyelesaian kewajiban pajak yang belum dituntaskan.
Selain mempercepat pelunasan, Bapenda turut melakukan pembenahan administrasi objek pajak, terutama terhadap bidang tanah yang mengalami perubahan kepemilikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Persoalan administrasi muncul ketika satu bidang tanah mengalami pemecahan menjadi beberapa kepemilikan baru, tetapi perubahan tersebut belum sepenuhnya tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Akibatnya, dokumen perpajakan masih dapat mencantumkan identitas pemilik sebelumnya meskipun kepemilikan tanah telah berubah.
Ketidaksesuaian antara data perpajakan dan kondisi kepemilikan tanah menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan. Pembaruan informasi diperlukan agar pencatatan objek pajak sesuai dengan kondisi terbaru dan kewajiban pembayaran dapat ditetapkan berdasarkan data yang tepat.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapenda akan menerapkan langkah jemput bola dengan mendatangi desa-desa guna melakukan pemutakhiran data PBB-P2. Kegiatan ini mencakup objek pajak yang mengalami perubahan kepemilikan secara keseluruhan maupun pemecahan bidang tanah menjadi beberapa bagian.
Dalam pelaksanaannya, Bapenda akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat (pokmas) PTSL, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerja sama tersebut diperlukan untuk menyelaraskan informasi administrasi perpajakan dengan data kepemilikan tanah yang telah mengalami perubahan.
Melalui percepatan pelunasan dan pembaruan administrasi objek pajak, Bapenda Tulungagung berupaya menyelesaikan berbagai kendala yang masih ditemukan di tingkat desa. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target penerimaan PBB-P2 sekaligus meningkatkan ketertiban pengelolaan pajak daerah.
Sumber: Radar Tulungagung (Jawa Pos)
Penulis: Rahiiq Al Bachri
Editor: Vidya Sajar Fitri
Tanggal terbit: Jumat, 20 November 2026, pukul 10.22 WIB




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!