SERANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang berencana menerapkan sanksi administratif berupa denda terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan ruang. Kebijakan tersebut diproyeksikan dapat memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp100 miliar pada 2027.
Rencana tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Serang untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang, Wawan Ikhwanudin, mengatakan masih ditemukan sejumlah bangunan usaha yang berdiri di lokasi tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam aturan daerah.
Menurutnya, pelanggaran tersebut antara lain terjadi pada bangunan yang didirikan di kawasan sempadan pantai, sungai, dan jalan tanpa mengantongi perizinan yang diperlukan.
Wawan menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kegiatan usaha tidak memberikan kontribusi pajak maupun retribusi kepada pemerintah daerah, meskipun telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama.
Dalam keterangannya pada Kamis (19/11/2026), Wawan menilai persoalan pemanfaatan ruang perlu ditangani melalui kebijakan yang memiliki dasar hukum jelas agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberlakuan sanksi administratif berupa denda bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.
Namun, Wawan menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih memerlukan penyusunan peraturan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai salah satu landasan yang menurutnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil diskresi dalam pelaksanaan kewenangan administratif.
Berdasarkan pendataan internal DPMPTSP, Wawan memperkirakan penerapan kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Serang hingga Rp100 miliar pada 2027.
Ia menyatakan proyeksi tersebut disusun berdasarkan data yang telah dihimpun pihaknya. Meski demikian, rincian perhitungan maupun jumlah pelaku usaha yang berpotensi dikenai sanksi belum dijelaskan dalam pemberitaan.
Selain meningkatkan penerimaan daerah, rencana penerapan denda juga dimaksudkan untuk mendorong pelaku usaha dan calon investor agar lebih memperhatikan kesesuaian lokasi usaha dengan ketentuan tata ruang.
Wawan mengingatkan bahwa seluruh persyaratan perizinan sebaiknya diselesaikan sebelum kegiatan pembangunan fasilitas usaha dimulai.
Untuk menghindari pelanggaran, calon investor disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPMPTSP dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang.
Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaku usaha memperoleh informasi mengenai peruntukan lahan, kesesuaian tata ruang, serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Wawan juga menyoroti adanya persoalan informasi yang diterima pelaku usaha ketika memilih lokasi investasi. Menurutnya, sebagian pengusaha berpotensi memperoleh arahan yang tidak tepat mengenai kesesuaian lahan dengan ketentuan tata ruang.
Ia menyinggung kemungkinan adanya pihak tertentu yang menawarkan atau menjanjikan kemudahan kepada investor tanpa memperhatikan kesesuaian lokasi usaha. Pernyataan tersebut tidak disertai identitas pihak yang dimaksud maupun temuan pelanggaran tertentu.
Karena itu, DPMPTSP mendorong investor melakukan pemeriksaan dan konsultasi langsung dengan instansi berwenang sebelum menentukan lokasi pembangunan.
Selain persoalan tata ruang, Wawan juga meminta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Serang memperhatikan administrasi perpajakan, termasuk lokasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Ia menyampaikan imbauan kepada pelaku usaha agar administrasi NPWP ditempatkan di Kabupaten Serang, bukan di daerah lain, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan.
Menurut Wawan, keberadaan aktivitas usaha di Kabupaten Serang perlu memberikan kontribusi ekonomi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kewenangan penerimaan daerah.
Melalui rencana penguatan sanksi administratif, pembenahan perizinan, dan koordinasi dengan investor, DPMPTSP Kabupaten Serang berharap kepatuhan terhadap tata ruang dapat meningkat.
Meski demikian, kebijakan denda terhadap pelanggaran pola ruang tersebut masih berada pada tahap perencanaan. Penerapannya akan bergantung pada penyusunan dan pemberlakuan ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan.
Proyeksi tambahan PAD sebesar Rp100 miliar pada 2027 juga masih merupakan perkiraan pemerintah daerah dan belum menjadi penerimaan yang terealisasi.
Sumber: Banten Ekspres
Penulis: Agung Gumelar
Tanggal Terbit: 19 November 2026
URL: https://www.bantenekspres.co.id/2026/11/19/dpmptsp-bakal-denda-pelaku-usaha-pelanggar-pola-ruang-sebut-bisa-tambah-pad-hingga-rp100-miliar-di-2027/




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!