Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperkuat koordinasi untuk memastikan seluruh pekerja proyek konstruksi pemerintah daerah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sejak pekerjaan dimulai.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemprov Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut yang berlangsung di Medan, Rabu (18/11/2026).
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meningkatkan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam setiap pelaksanaan proyek jasa konstruksi.
Menurut Timur, setiap paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah harus memastikan seluruh tenaga kerja yang terlibat telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Langkah tersebut diperlukan agar para pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan maupun kematian selama menjalankan pekerjaan.
Timur menekankan bahwa pemenuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh dipandang sebatas kelengkapan administrasi proyek. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja proyek konstruksi dapat memperoleh manfaat perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai ketentuan program.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari sistem jaminan sosial yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko pekerjaan yang dapat berdampak pada kondisi pekerja maupun keluarganya.
Timur menjelaskan bahwa landasan hukum mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah tersedia, termasuk melalui peraturan daerah.
Oleh karena itu, seluruh OPD diminta memastikan ketentuan tersebut diterapkan dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Pemprov Sumut berharap tidak ada lagi proyek pemerintah daerah yang melibatkan pekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pelaksanaan proyek sekaligus memperkuat pemenuhan hak tenaga kerja di sektor konstruksi.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Kunto Wibowo, mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Utara masih tergolong terbatas.
Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah pekerja yang telah memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 36,62 persen dari keseluruhan pekerja di provinsi tersebut.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tenaga kerja yang belum tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kunto menjelaskan bahwa perluasan kepesertaan perlu terus dilakukan, baik terhadap pekerja di sektor formal maupun sektor informal.
Untuk meningkatkan cakupan perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan mendorong penguatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan jaminan sosial.
Selain itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi terus diperluas agar pekerja memahami pentingnya perlindungan terhadap risiko yang dapat muncul selama menjalankan aktivitas pekerjaan.
Sektor jasa konstruksi menjadi salah satu perhatian karena karakteristik pekerjaannya memiliki potensi risiko kecelakaan yang perlu diantisipasi melalui perlindungan yang memadai.
Menurut Kunto, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program jaminan sosial berjalan sesuai ketentuan.
Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai OPD yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan proyek konstruksi pemerintah daerah.
BPJS Ketenagakerjaan berharap koordinasi dengan perangkat daerah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran pekerja sekaligus memperluas jangkauan program perlindungan.
Kunto juga menyampaikan data mengenai tingginya risiko kecelakaan kerja yang menjadi perhatian dalam penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sepanjang 2026 tercatat sebanyak 361.667 kasus kecelakaan kerja di Sumatera Utara.
Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran pentingnya upaya pencegahan risiko kerja serta penyediaan perlindungan bagi tenaga kerja. Laporan tersebut tidak merinci periode pencatatan maupun pembagian kasus berdasarkan sektor pekerjaan.
Menurut Kunto, kecelakaan kerja dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, tidak hanya terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan pekerja, tetapi juga terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga.
Oleh sebab itu, kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu langkah penting untuk membantu pekerja dan keluarganya menghadapi risiko tersebut.
Melalui penguatan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Sumut berupaya memastikan setiap proyek jasa konstruksi pemerintah daerah memperhatikan pemenuhan hak pekerja sejak tahap awal pelaksanaan.
Seluruh PPK diharapkan berperan aktif memeriksa dan memastikan kepesertaan tenaga kerja sebelum serta selama pekerjaan berlangsung.
Dengan peningkatan koordinasi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan jaminan sosial, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan berupaya memperluas perlindungan pekerja konstruksi di Sumatera Utara.
Sumber: Sumut Pos
Editor: Johan Panjaitan
Tanggal terbit: 19 November 2026




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!