Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Provinsi Riau, memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp3,044 triliun. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama pemerintah kota dalam menentukan arah kebijakan anggaran tahun mendatang.
Dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026), Agung menjelaskan bahwa penyusunan program prioritas perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Sejumlah bidang yang menjadi perhatian pemerintah kota meliputi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.
Menurut Agung, kebijakan anggaran daerah tidak cukup hanya disusun berdasarkan daftar program yang telah direncanakan pemerintah. Setiap kegiatan harus diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat.
Pendekatan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran dapat diarahkan pada program yang tepat sasaran sekaligus memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh warga Pekanbaru.
Pemerintah kota juga menempatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD 2027.
Selain kedua sektor tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas karena berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Agung menyampaikan bahwa pembangunan serta perbaikan jalan yang telah dilaksanakan pemerintah kota mulai memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memenuhi seluruh kebutuhan.
Karena itu, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian dari perencanaan anggaran daerah pada tahun berikutnya.
Dalam penyusunan APBD 2027, Agung juga memberikan arahan khusus kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Setiap OPD diminta lebih selektif dalam merancang kegiatan dan menentukan penggunaan anggaran agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyerapan dana.
Menurutnya, kegiatan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Program yang tidak menghasilkan manfaat nyata dinilai tidak perlu diprioritaskan dalam penggunaan anggaran daerah.
Arahan tersebut telah disampaikan kepada para kepala OPD agar setiap perangkat daerah melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan yang disusun untuk tahun anggaran mendatang.
Agung menekankan bahwa penggunaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun hasil yang diperoleh.
Pertanggungjawaban tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan dana daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, bukan sekadar menjalankan kegiatan administratif.
Dengan proyeksi APBD mencapai Rp3,044 triliun, pemerintah kota berupaya menyelaraskan kemampuan anggaran dengan kebutuhan pelayanan dan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat Pekanbaru.
Penekanan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga menunjukkan arah perencanaan anggaran yang berfokus pada pelayanan dasar serta penyediaan fasilitas publik.
Meski demikian, nilai Rp3,044 triliun yang disampaikan masih merupakan proyeksi APBD 2027. Angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai realisasi belanja ataupun hasil akhir pelaksanaan anggaran.
Melalui perencanaan tersebut, Pemko Pekanbaru berharap setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dijalankan secara lebih terarah, dengan mengutamakan kegiatan yang memberikan manfaat langsung dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: Riau Pos
Editor: Arif Oktafian
Tanggal terbit: 19 November 2026




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!