PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah terus memperkuat perannya dalam mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Inovasi sistem pembayaran pajak daerah yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang kini menjadi salah satu referensi bagi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Provinsi Sulawesi Utara.
Inovasi tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Capacity Building TP2DD Level Teknis se-Sulawesi Utara yang diselenggarakan Bank Indonesia di Grand Mercure Batam Centre, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana, hadir sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman mengenai penerapan sistem split payment dalam penerimaan pajak daerah.
Kehadiran BRK Syariah menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman pemerintah daerah mengenai pemanfaatan teknologi perbankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan transaksi keuangan.
Forum tersebut juga bertujuan memperkuat kapasitas teknis TP2DD dalam mengoptimalkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya melalui pembelajaran dari inovasi yang telah diterapkan di daerah lain.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah penggunaan sistem split payment penerimaan pajak daerah hasil kerja sama Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan BRK Syariah.
Melalui mekanisme tersebut, proses penerimaan pajak daerah didukung oleh sistem transaksi yang lebih cepat dan terintegrasi dengan layanan perbankan.
Pengembangan sistem pembayaran tersebut menjadi bagian dari langkah digitalisasi yang ditujukan untuk memperkuat pengelolaan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi proses transaksi.
Dalam sesi bertajuk Split Payment Penerimaan Pajak Daerah, Edi Wardana memaparkan sejumlah aspek teknis dan bisnis yang berkaitan dengan penerapan sistem tersebut.
Materi pembahasan mencakup arsitektur sistem dan alur transaksi, mulai dari mekanisme pembayaran hingga integrasi layanan perbankan dengan sistem yang digunakan pemerintah daerah.
Selain membahas proses transaksi, Edi juga menjelaskan mekanisme penyelesaian transaksi atau settlement serta proses rekonsiliasi pembayaran.
Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan transaksi keuangan daerah karena berkaitan dengan pencatatan dan pencocokan data pembayaran.
Pembahasan juga mencakup mekanisme koordinasi antara pihak perbankan dan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran pajak.
Koordinasi antarlembaga diperlukan agar proses pengembangan dan penerapan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengelolaan penerimaan daerah.
Dalam forum tersebut, BRK Syariah turut membagikan pengalaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi selama proses implementasi sistem split payment.
Pengalaman tersebut menjadi bahan diskusi bagi peserta dalam memahami kebutuhan teknis, integrasi sistem, serta koordinasi yang diperlukan untuk mengembangkan layanan serupa.
Selain mempelajari mekanisme yang telah diterapkan di Tanjungpinang, peserta juga membahas peluang pengembangan dan penerapan model split payment pada pemerintah daerah lain.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan referensi bagi TP2DD di Sulawesi Utara dalam mempercepat penerapan transaksi keuangan pemerintah berbasis digital.
Keterlibatan BRK Syariah dalam kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia juga menunjukkan kontribusi sektor perbankan dalam mendukung transformasi layanan keuangan pemerintah daerah.
Melalui pengembangan inovasi digital, BRK Syariah berupaya memperluas pemanfaatan layanan perbankan yang mendukung proses transaksi secara efektif, cepat, dan terintegrasi.
Selain materi mengenai penerimaan pajak daerah, kegiatan Capacity Building TP2DD Level Teknis se-Sulawesi Utara menghadirkan sejumlah pembahasan lain yang berkaitan dengan digitalisasi daerah.
Salah satu materi yang disampaikan adalah strategi peningkatan kinerja TP2DD tingkat provinsi dalam mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Peserta juga memperoleh pembelajaran mengenai penerapan QRIS Tap pada layanan transportasi publik Trans Batam.
Pembahasan tersebut memberikan gambaran mengenai pemanfaatan teknologi pembayaran digital dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk transportasi.
Kegiatan berbagi pengalaman ini menjadi sarana pertukaran pengetahuan mengenai inovasi digital yang telah diterapkan di wilayah Kepulauan Riau.
Melalui forum tersebut, praktik pengembangan sistem pembayaran pajak daerah di Tanjungpinang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di Sulawesi Utara.
Meski demikian, penggunaan sistem serupa di daerah lain masih merupakan peluang pengembangan yang memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kesiapan masing-masing pemerintah daerah.
BRK Syariah terus mendorong pengembangan layanan keuangan digital sebagai bagian dari dukungan terhadap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Kolaborasi antara BRK Syariah, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah melalui kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperluas penerapan inovasi sistem pembayaran sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan keuangan daerah.
Sumber: Riau Pos
Editor: Rindra Yasin
Tanggal terbit: 19 November 2026




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!