SALATIGA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga menggelar kegiatan Parlemen Muda: Sekolah Advokasi Kebijakan dan Demokrasi untuk meningkatkan kemampuan generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Salatiga pada 18–19 November 2026 tersebut melibatkan kalangan pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa. Program ini menargetkan 50 peserta yang akan mendapatkan pembekalan mengenai advokasi kebijakan publik, proses demokrasi, serta keterampilan menyampaikan aspirasi secara terstruktur.
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Dr. MS Viktor Purhanudin, M.Pd., menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang dimulai pada Rabu (18/11/2026). Ia membawakan materi mengenai strategi mengubah aspirasi masyarakat menjadi usulan kebijakan melalui pendekatan lobi, negosiasi, dan advokasi publik.
Viktor menekankan bahwa sikap kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah harus didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian kritik perlu disertai data, analisis persoalan, serta alternatif penyelesaian agar aspirasi memiliki dasar yang kuat untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, kemampuan melakukan lobi dan negosiasi tidak semestinya dipahami sebagai upaya membangun kedekatan dengan pihak yang berkuasa. Kedua keterampilan tersebut justru diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, etis, dan bertanggung jawab.
Dalam pemaparannya, Viktor juga memperkenalkan konsep advokasi 5A yang terdiri atas Aspirasi, Analisis, Aliansi, Audiensi, dan Akuntabilitas. Kerangka tersebut menggambarkan tahapan yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan suatu persoalan publik, mulai dari mengenali permasalahan hingga mengawasi tindak lanjut kebijakan.
Tahap aspirasi dilakukan dengan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, analisis diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data pendukung, sedangkan aliansi diarahkan pada pembangunan dukungan bersama pihak terkait.
Proses berikutnya adalah audiensi untuk menyampaikan hasil kajian kepada pemangku kepentingan. Tahapan akuntabilitas kemudian menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
HMI Angkat Persoalan Pembangunan Daerah
Ketua Umum HMI Cabang Salatiga, M. Saiful Anwar, menjelaskan bahwa kegiatan sekolah advokasi dirancang dengan mengangkat berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi alih fungsi lahan, penyerapan tenaga kerja bagi lulusan baru, sinkronisasi data kemiskinan, serta efektivitas penerapan digitalisasi birokrasi.
Melalui pembahasan tersebut, peserta diarahkan untuk memahami persoalan secara menyeluruh sekaligus mengembangkan kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Materi pelatihan mencakup partisipasi publik, penyusunan policy brief atau dokumen ringkas rekomendasi kebijakan, pemetaan isu, keterampilan lobi politik, negosiasi, serta investigasi terhadap dugaan kecurangan maupun praktik korupsi.
Pada hari kedua kegiatan, peserta dijadwalkan mengikuti praktik penyusunan dokumen kebijakan, simulasi persidangan parlemen, dan rapat dengar pendapat. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan proses penyampaian aspirasi dan pembahasan kebijakan secara langsung melalui simulasi.
Para peserta juga dibagi menjadi empat kelompok komisi yang bertugas mengkaji persoalan pembangunan daerah. Setiap kelompok diarahkan untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan pembahasan terhadap isu yang telah ditentukan.
Melalui sekolah advokasi ini, HMI Cabang Salatiga berupaya membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis, menyusun analisis berbasis data, serta menyampaikan gagasan melalui mekanisme demokrasi.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana pembelajaran agar pelajar dan mahasiswa tidak hanya memahami persoalan kebijakan publik, tetapi juga mampu berpartisipasi dalam proses penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Media: Radar Semarang
Penulis: Dhinar Sasongko
Editor: Baskoro Septiadi
Tanggal terbit: Kamis, 19 November 2026, 05.21 WIB
URL berita asli:




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!