PALEMBANG – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Syahganda Nainggolan, mendorong Komisi Informasi untuk merumuskan rekomendasi mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi terkait praktik penyadapan di tengah meningkatnya tantangan keamanan dan komunikasi digital.
Syahganda menilai keterbukaan informasi mengenai aktivitas penyadapan perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut pihak yang melakukan penyadapan, tujuan pelaksanaannya, serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Syahganda, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, termasuk ancaman perang siber dan perang informasi yang dinilainya telah menjadi persoalan nyata di Indonesia.
Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan perhatian dari lembaga yang memiliki peran dalam mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memahami berbagai aktivitas dan informasi yang beredar di ruang digital.
Ia menekankan pentingnya kejelasan mengenai informasi yang dapat diakses masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan serta perkembangan ancaman di dunia maya.
Syahganda berharap Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi dapat menjadi forum untuk merumuskan rekomendasi mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari lembaga negara.
Rekomendasi tersebut diharapkan turut membahas jenis informasi yang dapat disampaikan pemerintah dan jajaran kepolisian kepada publik terkait aktivitas di ruang digital.
Menurutnya, kejelasan informasi diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar melalui media sosial.
Syahganda juga menyoroti pentingnya peran Komisi Informasi Pusat dalam membangun hubungan dan koordinasi yang dapat mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ia secara khusus menyampaikan harapannya kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko, beserta jajaran untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai perkembangan ruang digital dan berbagai persoalan yang menyertainya.
Dalam pandangannya, keterbukaan informasi yang lebih baik dapat membantu masyarakat memahami situasi keamanan informasi sekaligus mengurangi ketidakjelasan mengenai aktivitas yang berlangsung di dunia maya.
Syahganda berharap rekomendasi yang dihasilkan melalui Rakornas Komisi Informasi dapat menjadi dasar penguatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak informasi publik.
Ia juga menilai bahwa masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang memadai agar dapat menyikapi perkembangan perang informasi dan ancaman siber secara lebih bijak.
Dorongan tersebut menempatkan isu penyadapan sebagai salah satu persoalan yang perlu dikaji dalam pembahasan keterbukaan informasi publik.
Melalui rekomendasi yang diharapkan muncul dari Rakornas, Syahganda ingin penguatan akses informasi membantu masyarakat memahami hak-haknya di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan tantangan keamanan digital.
Meski demikian, usulan tersebut masih berupa dorongan kepada Komisi Informasi. Materi yang disampaikan belum menjelaskan bentuk rekomendasi, mekanisme penyampaian informasi penyadapan, ataupun ketentuan khusus yang akan diusulkan.
Sumber: ANTARA News Sumsel
Penulis: Ahmad Rafli Baiduri
Pengunggah: Aang Sabarudin
Tanggal Terbit: 19 November 2026
URL: https://sumsel.antaranews.com/berita/828711/kabakom-dorong-komisi-informasi-rumuskan-hak-publik-soal-penyadapan




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!