JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Banten menyambut positif penguatan koordinasi pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional, khususnya terkait kemudahan layanan keimigrasian, kepastian hukum, serta keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Ketua PHRI BPD Banten, G.S. Ashok Kumar, menyampaikan apresiasi terhadap Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).
Penyampaian rekomendasi tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026), dengan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Ashok menilai koordinasi antarkementerian menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi wisatawan maupun pelaku industri.
“Ini bukan sekadar dokumen administratif. Ini hasil nyata koordinasi lintas kementerian. Bukti negara hadir untuk memastikan norma HAM, kepastian hukum, dan pelayanan yang ramah di lapangan, termasuk oleh TNI-Polri,” ujar Ashok.
Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik destinasi atau keindahan alam. Kualitas pelayanan, keamanan, dan jaminan kepastian hukum juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan.
Ashok menekankan bahwa wisatawan mancanegara membutuhkan pengalaman perjalanan yang nyaman sejak proses administrasi kedatangan hingga menikmati layanan di lokasi wisata.
“Wisatawan mancanegara tidak hanya mencari pantai indah. Mereka mencari rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum. Tanpa itu, pariwisata tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.
Bagi Provinsi Banten, penguatan kebijakan tersebut dinilai memiliki relevansi karena daerah ini memiliki beragam destinasi wisata alam, budaya, dan kawasan pengembangan pariwisata.
Sejumlah destinasi yang menjadi perhatian PHRI Banten meliputi kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang dikenal sebagai habitat badak Jawa, Pantai Anyer dan Carita, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, serta kawasan wisata Sawarna.
Selain wisata alam, Banten juga memiliki potensi pariwisata budaya melalui kawasan Baduy dan Banten Lama. Menurut Ashok, berbagai destinasi tersebut membutuhkan dukungan ekosistem pariwisata yang aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.
Dalam menanggapi rekomendasi kebijakan pemerintah pusat, PHRI Banten menyampaikan empat harapan utama agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat nyata bagi sektor pariwisata.
Pertama, PHRI Banten mendorong peningkatan kecepatan dan kemudahan layanan visa bagi wisatawan mancanegara. Pelayanan keimigrasian yang efisien dinilai penting untuk mendukung akses masuk wisatawan ke Indonesia.
Kedua, organisasi tersebut menekankan perlunya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor pariwisata. Aspek ini dipandang berkaitan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata.
Ketiga, PHRI Banten berharap perlindungan hak asasi manusia dapat diterapkan secara konsisten, khususnya bagi pekerja sektor pariwisata serta masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan destinasi.
Keempat, PHRI Banten mendorong terciptanya lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Keamanan destinasi menjadi salah satu faktor yang dinilai perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata.
Keempat harapan tersebut disampaikan sebagai masukan agar koordinasi pemerintah pusat tidak berhenti pada penyusunan rekomendasi kebijakan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program yang mendukung kebutuhan industri.
Ashok menyatakan kesiapan PHRI Banten untuk mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata nasional, termasuk melalui peningkatan kualitas ekosistem wisata di daerah.
“Dari Banten kami siap mendukung penuh. Pariwisata maju, Indonesia maju. Banten Lebih Melaju,” katanya.
Selain mendukung implementasi kebijakan, Ashok berharap Provinsi Banten dapat meningkatkan daya saing pariwisatanya melalui pengembangan konsep Sustainable Smart Quality Tourism.
Konsep tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas destinasi dan memberikan peluang bagi Banten untuk meraih prestasi dalam ajang Wonderful Indonesia Award (WIA) mendatang.
Melalui penguatan layanan keimigrasian, perlindungan pekerja, kepastian hukum, serta keamanan destinasi, PHRI Banten berharap sektor pariwisata daerah dapat berkembang secara berkelanjutan.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya lingkungan pariwisata yang lebih berkualitas dan mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan.
Sumber: Fakta Banten
Penulis: Ajo
Tanggal Terbit: 18 November 2026
URL: https://faktabanten.co.id/daerah/phri-banten-apresiasi-sinergi-yusril-widiyanti-sebut-wisatawan-butuh-visa-cepat-dan-destinasi-aman-nyaman/


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!