Terkini

Disdikbud Kutai Timur Larang Pungutan Berkedok Komite Sekolah, Orang Tua Diminta Melapor

Disdikbud Kutai Timur melarang pungutan berkedok komite sekolah, termasuk biaya perpisahan dan sampul rapor. Sumbangan harus sukarela, warga juga dapat mengadu.

Images Source : Kaltim Post

Disdikbud Kutim Tegaskan Larangan Pungutan yang Membebani Orang Tua

SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, mengambil sikap tegas terhadap praktik penarikan iuran di lingkungan sekolah yang dinilai membebani orang tua siswa, termasuk pungutan yang mengatasnamakan komite sekolah. Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab pihak sekolah sehingga biaya untuk keperluan tersebut tidak boleh dialihkan kepada wali murid melalui pungutan wajib. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan inisiatif komite sekolah yang meminta kontribusi berlebihan dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan yang semestinya menjadi kewajiban sekolah.

Biaya Perpisahan dan Administrasi Tidak Boleh Dipungut Secara Wajib

Larangan yang disampaikan Disdikbud Kutai Timur juga berlaku terhadap penarikan biaya untuk kegiatan perpisahan siswa maupun kebutuhan administrasi sekolah, termasuk pengadaan sampul rapor. Mulyono menjelaskan bahwa apabila suatu kegiatan membutuhkan dukungan dana tambahan dari orang tua, kontribusi tersebut harus benar-benar bersifat sukarela tanpa menetapkan besaran nominal tertentu. Ia juga mengingatkan sekolah dan komite agar tidak menyelenggarakan kegiatan secara berlebihan hingga menimbulkan pengeluaran yang memberatkan keluarga peserta didik.

Disdikbud Buka Pengaduan dan Siapkan Sanksi bagi Sekolah yang Melanggar

Sebagai langkah pengawasan, Disdikbud Kutai Timur membuka saluran pengaduan bagi masyarakat atau orang tua yang merasa keberatan dengan pungutan yang diberlakukan di sekolah. Setiap laporan mengenai dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan akan ditindaklanjuti dengan mengutamakan langkah pembinaan dan pemberian teguran kepada pihak sekolah yang melakukan pelanggaran. Apabila pelanggaran tetap terjadi atau memerlukan penanganan lebih lanjut, Disdikbud Kutai Timur dapat menerapkan sanksi disiplin yang lebih berat sesuai mekanisme yang berlaku.

 

Sumber: Kaltim Post

Penulis: Jufriadi

Editor: Sukri Sikki

Tanggal terbit:  Rabu, 18 Nov 2026 | 12:18 WIB

URL: Kaltim Post – Disdikbud Kutim Ultimatum Sekolah Soal Pungutan Berkedok Komite

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *