JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah meningkatkan koordinasi dan mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 agar dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan pemerintah.
Penetapan UMP menjadi perhatian pemerintah pusat menjelang batas akhir pada 21 November 2026. Tito menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, perwakilan pekerja, dan kalangan pengusaha untuk menghasilkan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.
Menurut Tito, pemerintah pusat telah membahas tahapan dan jadwal penetapan upah minimum bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, serta perwakilan dunia usaha.
“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan,” kata Tito saat ditemui di Balai Kota, Selasa (17/11/2026).
Tito menginstruksikan kepala daerah, khususnya para gubernur, agar segera mengoordinasikan proses pembahasan melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
Dinas tenaga kerja diminta membangun komunikasi secara intensif dengan Dewan Pengupahan Daerah, serikat buruh, serta organisasi pengusaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pandangan terkait penetapan upah minimum sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan keputusan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setempat.
“Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah,” ungkap Tito.
Selain penetapan upah minimum tingkat provinsi, pemerintah juga mengatur penyelesaian proses penetapan upah minimum di tingkat kabupaten dan kota.
Dalam keterangannya, Tito menyebutkan bahwa batas waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota adalah 26 November 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dapat mengambil alih penyelesaian proses penetapan apabila pemerintah kabupaten atau kota tidak mampu menyelesaikannya sesuai tenggat yang telah ditentukan.
“Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” jelas Tito.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi mengenai penetapan upah minimum 2027.
Sosialisasi tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait untuk memastikan pemerintah daerah memiliki pedoman dan bahan pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.
Kemnaker juga telah mendistribusikan surat edaran yang memuat informasi pendukung mengenai perkembangan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan.
“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum sektoral serta penyusunan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan penetapan upah minimum tahun 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, sebagaimana disebutkan dalam keterangannya.
Dalam proses penghitungan, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu kebutuhan hidup layak, perkembangan kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan.
Formula penetapan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung ketepatan penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut meliputi empat komponen utama, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Data dan formula tersebut menjadi bagian dari bahan pembahasan pemerintah daerah bersama Dewan Pengupahan dalam menentukan besaran upah minimum tahun 2027.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pekerja, dan dunia usaha, Mendagri berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Pemerintah daerah juga diharapkan mengedepankan dialog dan mediasi untuk memperoleh keputusan pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan pekerja sekaligus kondisi perekonomian di wilayah masing-masing.
Sumber: ANTARA
Penulis: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Agus Wira Sukarta
Tanggal Terbit: 17 November 2026
URL: https://lampung.antaranews.com/berita/832507/mendagri-minta-kepala-daerah-kawal-penetapan-ump-2027




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!