Terkini

Anggaran Kemendikdasmen Naik Jadi Rp89,10 Triliun, DPR Dorong Pembenahan Tata Kelola Guru

Anggaran Kemendikdasmen 2027 naik menjadi Rp89,10 triliun. DPR pun meminta perbaikan tata kelola guru, termasuk pemerataan, status PPPK, dan kesejahteraan guru.

Image Source: https://www.jawapos.com

JAKARTA – Kenaikan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2027 menjadi Rp89,10 triliun mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI. Penambahan anggaran tersebut dinilai harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan tenaga pendidik secara menyeluruh, terutama dalam mengatasi ketimpangan distribusi guru dan persoalan status kepegawaian.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi, meminta pemerintah memastikan peningkatan alokasi anggaran pendidikan memberikan dampak nyata terhadap pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026), Kadafi menekankan pentingnya penyusunan peta jalan nasional yang terarah untuk membenahi tata kelola guru. Perencanaan tersebut perlu mencakup pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, proses rekrutmen, distribusi guru, peningkatan kompetensi, hingga perbaikan kesejahteraan.

Menurutnya, peningkatan anggaran pendidikan tidak akan memberikan hasil optimal apabila masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan penganggaran disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Kadafi menjelaskan bahwa pagu anggaran Kemendikdasmen untuk 2027 mengalami peningkatan sebesar Rp28 triliun, dari sebelumnya Rp61,10 triliun menjadi Rp89,10 triliun. Tambahan dana tersebut telah diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas di sektor pendidikan.

Dari keseluruhan tambahan anggaran, sebesar Rp23 triliun dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang berkaitan dengan peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp5 triliun diperuntukkan bagi program revitalisasi satuan pendidikan. Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan sekaligus mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Kadafi menilai perencanaan anggaran untuk tenaga pendidik harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan setiap sekolah. Pemerintah perlu memiliki data terperinci mengenai sekolah yang kekurangan guru, mata pelajaran yang belum memiliki tenaga pengajar memadai, serta wilayah yang membutuhkan penanganan khusus.

Melalui pemetaan yang akurat, penentuan kebutuhan formasi guru dan alokasi pembiayaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat. Pendekatan tersebut juga dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan ketersediaan tenaga pendidik antardaerah.

Lebih lanjut, Kadafi mengemukakan lima agenda utama yang perlu dijalankan Kemendikdasmen melalui Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional mulai 2027.

Agenda pertama adalah membangun sistem pemetaan kebutuhan guru berdasarkan data yang terintegrasi hingga tingkat satuan pendidikan. Langkah ini diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai jumlah dan kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah.

Agenda kedua berfokus pada pembenahan mekanisme rekrutmen dan redistribusi guru dengan mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing wilayah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan distribusi tenaga pengajar.

Adapun agenda ketiga mencakup penyelesaian persoalan status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan guru nonaparatur sipil negara (non-ASN) dan PPPK. Kepastian status pekerjaan dan dukungan kesejahteraan dinilai menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola tenaga pendidik.

Agenda keempat diarahkan pada pemerataan kompetensi dan peningkatan profesionalisme guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, serta pengembangan kemampuan dalam menghadapi transformasi digital di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, agenda kelima menitikberatkan pada penguatan sistem pembiayaan dan evaluasi pendidikan. Upaya tersebut mencakup penyelarasan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disertai peningkatan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

Kadafi juga mengingatkan bahwa tambahan anggaran Kemendikdasmen harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pelaksanaan berbagai program pendidikan nasional. Oleh sebab itu, kementerian perlu menyusun langkah yang terukur untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan akses pendidikan. Perbedaan lokasi tempat tinggal seharusnya tidak menjadi faktor yang menentukan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.

Melalui peningkatan anggaran pada 2027, Kadafi berharap pemerintah dapat memastikan setiap sekolah memiliki jumlah guru yang memadai, didukung kompetensi profesional, serta memperoleh kesejahteraan yang layak.

Pembenahan tata kelola guru secara menyeluruh dinilai menjadi salah satu langkah penting agar peningkatan belanja pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik di Indonesia.

Sumber: JawaPos.com

Penulis: Sabik Aji Taufan

Editor: Sabik Aji Taufan

Tanggal Terbit: Rabu, 18 November 2026, pukul 03.42 WIB

URL: https://www.jawapos.com/politik/2611170481/anggaran-kemendikdasmen-2027-naik-jadi-rp-8910-t-dpr-minta-tata-kelola-guru-diperbaiki

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *