Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Upaya tersebut mencakup pemantauan wilayah rawan kebakaran, pemulihan lingkungan, serta penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
Kepala Bidang Wilayah Perbatasan Kedeputian Ketahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Kolonel Laut (P) Jimmy Pelupessy, mengatakan penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan.
Dalam keterangannya di Jambi, Selasa (17/11/2026), Jimmy menjelaskan bahwa kegiatan mitigasi perlu dilanjutkan melalui koordinasi antarlembaga. Pengawasan terhadap wilayah yang masih menunjukkan aktivitas titik panas menjadi salah satu prioritas meskipun jumlahnya mulai berkurang.
Menurutnya, penurunan jumlah titik panas tidak berarti ancaman kebakaran telah sepenuhnya berakhir. Tim penanganan tetap harus memantau lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran kembali sekaligus memastikan kegiatan pemulihan berjalan.
Selain pengawasan, Jimmy menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan. Proses hukum harus didasarkan pada bukti yang dikumpulkan aparat, baik ketika pelanggaran diduga melibatkan perseorangan maupun korporasi.
Kemenko Polkam juga mengingatkan potensi tantangan cuaca pada 2027. Berdasarkan prediksi yang disampaikan Jimmy, fenomena El Nino berpotensi berlangsung lebih lama dengan intensitas lebih ekstrem sehingga kesiapan menghadapi musim kemarau perlu ditingkatkan.
Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah bersama satuan tugas penanganan karhutla perlu mengevaluasi dan memperbaiki sistem kerja, sarana pendukung, serta kesiapan sumber daya manusia. Pembenahan itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kebakaran di lapangan.
Jimmy turut menyoroti kendala operasional di kawasan taman nasional. Luasnya wilayah pengawasan, terbatasnya sumber air, sulitnya akses jalan, serta jumlah personel yang belum memadai menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Untuk mengurangi kendala tersebut, satuan tugas dan asosiasi perusahaan didorong segera menyusun sistem pengelolaan sumber air secara terpadu. Ketersediaan air perlu direncanakan sejak dini agar kegiatan pemadaman tidak terhambat ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Dari sisi administrasi, Kemenko Polkam meminta proses dukungan anggaran penanganan karhutla dibuat lebih cepat dan selaras dengan prosedur Kementerian Keuangan. Percepatan tersebut dinilai penting agar kebutuhan operasional petugas dapat dipenuhi sebelum kondisi darurat terjadi.
Dukungan anggaran untuk mobilisasi personel diharapkan tersedia lebih awal. Sementara itu, pengadaan dan pendistribusian peralatan dapat dipertimbangkan melalui mekanisme penyaluran langsung dari pemerintah pusat untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi.
Berdasarkan data Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi selama periode 1 Januari hingga 15 November 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 5.322,81 hektare. Angka tersebut menunjukkan besarnya wilayah yang memerlukan perhatian dalam penanganan dan pemulihan pascakebakaran.
Hingga laporan disampaikan, petugas masih melaksanakan proses pendinginan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam, tepatnya di Desa Seponjen dan Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.
Kegiatan pendinginan juga masih dilakukan di kawasan Taman Nasional Berbak, Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah ini merupakan bagian dari penanganan lanjutan setelah kebakaran terjadi di kawasan tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Data BMKG Jambi, Jaya Martua Sinaga, melaporkan bahwa hingga 16 November 2026 masih terdeteksi lima titik panas di Provinsi Jambi.
Dari jumlah tersebut, dua titik panas berada di Kabupaten Sarolangun dan dua titik lainnya terpantau di Kabupaten Muaro Jambi. Satu titik panas lainnya terdeteksi di Kabupaten Merangin.
Temuan tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemantauan lanjutan, terutama untuk memastikan wilayah yang masih menunjukkan aktivitas titik panas tetap berada dalam pengawasan petugas.
Melalui penguatan koordinasi, kesiapan personel, penyediaan sumber air, dan percepatan dukungan peralatan, Kemenko Polkam mendorong penanganan karhutla di Jambi dilakukan secara lebih terencana. Pemerintah juga diingatkan untuk mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang pada 2027.
Sumber: ANTARA News Jambi
Editor: Siri Antoni
Tanggal terbit: 17 November 2026
URL: https://jambi.antaranews.com/berita/674395/kemenko-polkam-tekankan-penanganan-pasca-karhutla-di-jambi




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!