SERANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya peta wilayah pertambangan di Provinsi Banten.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
Menurut Ari, keputusan tersebut tidak menetapkan seluruh wilayah Banten sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan. Terdapat kawasan tertentu yang tetap memiliki fungsi perlindungan dan konservasi, termasuk Taman Nasional Ujung Kulon.
“Sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tidak semua wilayah Provinsi Banten ditetapkan menjadi WUP,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Ia menerangkan bahwa TNUK tidak masuk dalam penetapan WUP karena memiliki status sebagai kawasan pelestarian alam dan konservasi. Kawasan tersebut juga diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO.
Ari menjelaskan bahwa Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah didukung oleh ketersediaan data, potensi sumber daya, serta informasi geologi yang memadai untuk kegiatan usaha pertambangan.
Namun, penetapan suatu kawasan sebagai WUP tidak secara otomatis memberikan izin bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas penambangan. Pemanfaatan wilayah tersebut tetap harus memenuhi persyaratan serta mempertimbangkan kesesuaian tata ruang.
“Penetapan WUP tidak serta merta dapat diusahakan menjadi wilayah izin usaha pertambangan karena harus mempertimbangkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) baik di darat maupun di laut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ari memaparkan bahwa pengaturan wilayah pertambangan di Banten telah mengalami sejumlah perubahan regulasi sejak 2017 hingga 2026.
Penetapan pertama mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017 yang berlaku sejak 13 Oktober 2017. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 pada 21 April 2022.
Perubahan berikutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Menurut Ari, perubahan regulasi tersebut turut memengaruhi pendekatan penataan wilayah pertambangan. Pada 2017, penetapan dilakukan berdasarkan cakupan wilayah pulau Jawa dan Bali, sedangkan sejak 2022 pengaturannya menggunakan pendekatan per provinsi.
Selain perubahan cakupan wilayah, klasifikasi pertambangan di Banten juga mengalami penyesuaian. Pada 2022, wilayah pertambangan dibagi ke dalam dua kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Sementara itu, dalam ketentuan tahun 2026, klasifikasi tersebut berkembang menjadi tiga kategori dengan dimasukkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Terkait kekhawatiran terhadap kemungkinan aktivitas pertambangan di kawasan Ujung Kulon, Ari menegaskan bahwa status perlindungan kawasan tersebut telah memiliki dasar hukum.
Selain mengacu pada ketentuan mengenai wilayah pertambangan, status TNUK juga diperkuat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Taman Bumi Geopark Nasional Ujung Kulon tertanggal 10 November 2023.
Perlindungan kawasan tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten.
Ari menyatakan bahwa ketentuan tata ruang tersebut menetapkan kawasan darat dan laut TNUK sebagai wilayah konservasi yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.
“Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi dan tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan,” tegas Ari.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas ESDM Provinsi Banten menyatakan tidak akan ada kegiatan pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Ari juga menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak selalu mengikuti batas administratif pemerintahan. Pengaturannya merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional sehingga harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan fungsi kawasan lainnya.
Melalui penjelasan ini, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa keberadaan peta wilayah pertambangan tidak dapat diartikan sebagai izin untuk melakukan penambangan di seluruh kawasan yang tercakup dalam peta tersebut.
Dinas ESDM Banten memastikan Taman Nasional Ujung Kulon tetap berada di luar WUP berdasarkan ketentuan yang dijelaskan pemerintah daerah, dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi dan pelestarian alam.
Sumber: Fakta Banten
Penulis: Ajo
Tanggal Terbit: 18 November 2026
URL: https://faktabanten.co.id/daerah/dinas-esdm-pemprov-banten-tegaskan-tnuk-tak-masuk-wup-tidak-akan-ada-tambang-di-ujung-kulon/




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!