Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut turut mencakup peninjauan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko di Kecamatan Margomulyo.
Kunjungan KPK berlangsung selama dua hari, yakni 11–12 November 2026, dengan melibatkan tim yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III. Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah proyek yang menggunakan anggaran daerah, mengingat kapasitas APBD Bojonegoro tergolong besar dibandingkan kabupaten di sekitarnya.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Bendungan Karangnongko. Peninjauan di lokasi tersebut secara khusus berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
Kepala Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Tri Maryono, menjelaskan bahwa pemeriksaan KPK terhadap proyek bendungan berfokus pada pelepasan kawasan hutan. Pemeriksaan tersebut mencakup luas lahan yang dilepaskan serta rencana pemanfaatannya dalam proyek pembangunan.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, menyampaikan bahwa kegiatan KPK tidak hanya berfokus pada pemeriksaan proyek pemerintah daerah. Tim juga memberikan arahan kepada jajaran eksekutif mengenai pengelolaan anggaran agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Gunawan, pengawasan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai regulasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih tertib dan akuntabel.
Sekretaris Inspektorat Bojonegoro, Didit Sugiarto, menerangkan bahwa peninjauan sejumlah proyek dilakukan pada hari pertama kunjungan KPK. Meski demikian, pihaknya tidak mengetahui secara terperinci jumlah maupun daftar proyek yang diperiksa karena penentuan objek pemeriksaan dilakukan secara independen oleh tim KPK.
Didit menjelaskan bahwa KPK memilih proyek yang diperiksa secara acak tanpa melibatkan pemerintah daerah dalam menentukan objek peninjauan. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara independen.
Memasuki hari kedua, KPK menggelar rapat koordinasi bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pertemuan berlangsung di Partnership Room, lantai empat Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Materi yang menjadi perhatian meliputi tata kelola anggaran, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan dana hibah, serta bantuan sosial (bansos).
Didit menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi akan digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran agar semakin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui peninjauan proyek dan koordinasi bersama pemerintah daerah, KPK mendorong penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Sumber: Radar Bojonegoro




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!