DPRD Kaltim Soroti Penurunan dan Kurang Salur Dana Transfer Daerah
SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyoroti terus menurunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai mengganggu kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan. Menurut Agusriansyah, persoalan yang paling menyulitkan bukan hanya berkurangnya jumlah transfer, tetapi juga dana yang tidak disalurkan sesuai perencanaan meskipun program kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disiapkan. Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), ia menjelaskan bahwa kondisi kurang salur tersebut tidak hanya dialami pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, sehingga berdampak pada kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga hingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Keterbatasan Anggaran Sempat Hambat Pembayaran TPP Tenaga Kesehatan
Agusriansyah mengungkapkan bahwa ketidakpastian penerimaan dana transfer turut menyebabkan keterlambatan pembayaran TPP bagi tenaga kesehatan di sejumlah daerah karena ketersediaan anggaran hanya mampu memenuhi kebutuhan selama beberapa bulan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah memenuhi belanja yang telah ditentukan melalui ketentuan mandatory spending, sehingga ruang pengelolaan anggaran untuk kebutuhan lainnya menjadi terbatas. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, DPRD Kaltim mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada rumah sakit milik pemerintah.
DPRD Dorong Kemandirian Keuangan Rumah Sakit melalui BLUD pada 2027
Sebagai bahan pembelajaran, Agusriansyah menyampaikan bahwa DPRD Kaltim telah melakukan studi banding ke Sulawesi Selatan untuk mempelajari pengelolaan BLUD rumah sakit yang dinilai mampu membiayai gaji pegawai serta TPP secara mandiri tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap rumah sakit pemerintah di Kalimantan Timur dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan serupa paling lambat pada 2027, sehingga kebutuhan operasional dan pembayaran penghasilan pegawai dapat ditanggung melalui anggaran BLUD. Dengan meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit, dana APBD yang sebelumnya digunakan untuk menopang operasional diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung berbagai program pembangunan lain yang lebih diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat.
Sumber/Penulis: Kaltim Post / Ainur Rofiah
Terbit : Selasa, 17 Nov 2026 | 15:11 WIB




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!