Satgas PASTI Ingatkan Ancaman Kebocoran Data Pribadi dan Penipuan Digital
JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menyoroti kondisi kebocoran data pribadi di Indonesia yang dinilai semakin mengkhawatirkan karena kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai bentuk penipuan digital melalui penyalahgunaan nomor telepon, rekening bank, hingga identitas masyarakat. Ketua Satgas PASTI, Hudiyanto, dalam peluncuran laporan tahunan State of Scams in Indonesia 2026 bersama Global Anti-Scam Alliance (GASA), Mastercard, dan Indosat Ooredoo Hutchison di Jakarta, Selasa (17/11/2026), menjelaskan bahwa kebocoran informasi tidak selalu disebabkan kelalaian pemilik data, tetapi juga dapat terjadi akibat tindakan pihak tertentu yang sengaja menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan kejahatan. Ia mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan setiap dugaan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di situs iasc.ojk.go.id, sehingga upaya pengamanan dana dapat dilakukan sebelum uang berpindah ke rekening lain atau digunakan oleh pelaku.
Sebanyak 80 Persen Korban Terlambat Melapor, Dana Rp700 Miliar Berhasil Diblokir
Hudiyanto mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen korban penipuan baru menyampaikan laporan lebih dari 12 jam setelah transaksi terjadi, padahal keterlambatan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memindahkan dana sehingga proses penyelamatan uang menjadi semakin sulit. Dari kerugian korban yang nilainya mencapai belasan triliun rupiah, Satgas PASTI melalui mekanisme penanganan yang melibatkan IASC berhasil memblokir dana sekitar Rp700 miliar dan mengembalikan Rp240 miliar kepada korban, sementara pusat pengaduan yang beroperasi sejak 2024 itu telah menerima lebih dari 700 ribu laporan dengan dukungan OJK, Bank Indonesia, PPATK, kepolisian, perbankan, penyelenggara pembayaran, dan perusahaan telekomunikasi. Menurut Hudiyanto, laporan masyarakat tetap memiliki manfaat meskipun dana tidak berhasil diselamatkan karena informasi yang diterima dapat digunakan untuk memblokir rekening bank, nomor telepon, akun WhatsApp, serta tautan internet yang dimanfaatkan pelaku agar tidak kembali menimbulkan kerugian bagi korban lainnya.
Bank Indonesia Perkuat Perlindungan Konsumen dan Penanganan Penipuan
Direktur Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Diana Yumanita, menjelaskan bahwa kebocoran data dapat berasal dari kelalaian masyarakat dalam membagikan informasi maupun kelemahan pengelolaan data oleh industri, sehingga perlindungan konsumen perlu dilakukan dari kedua sisi dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif memberikan nomor telepon atau informasi pribadi ketika berbelanja dan mengikuti program promosi, sementara penyelenggara layanan keuangan yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan konsumen dapat dikenai tindakan pengawasan oleh Bank Indonesia. Dalam penanganan pengaduan, BI telah mengelompokkan tingkat urgensi laporan menjadi rendah, sedang, tinggi, dan kritis, serta mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran memiliki standar waktu penanganan atau service level agreement (SLA) untuk kasus penipuan kritis, dengan laporan melalui layanan BI 131 maupun OJK ditindaklanjuti secara cepat dan dikoordinasikan lintas lembaga hingga tahap penanganan pelaku.
Sumber: kumparanBISNIS




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!