JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 jatuh pada 21 November 2026. Pemerintah daerah diminta mempersiapkan proses penetapan upah minimum sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Setiap kategori upah minimum memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan jadwal tersebut, batas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) jatuh pada 26 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus ditetapkan paling lambat 25 November 2026, disusul Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November 2026.
Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah.
Koordinasi dan sosialisasi dilakukan bersama para gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas terkait agar proses penghitungan serta penetapan upah minimum dapat berlangsung sesuai ketentuan.
Menaker mengungkapkan bahwa pemerintah pusat juga telah menyampaikan surat edaran yang memuat berbagai data pendukung, terutama mengenai perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan.
“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Data tersebut menjadi bahan acuan dalam menentukan upah minimum sektoral sekaligus mempertimbangkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.
Yassierli menyatakan seluruh bahan pendukung telah diterima oleh pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Dengan demikian, pemerintah menilai waktu yang tersedia masih mencukupi untuk menyelesaikan tahapan penetapan upah.
“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” katanya.
Terkait dasar hukum penetapan upah, Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum tahun 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam penghitungan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak, kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan.
Formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu yang berada dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk meningkatkan ketepatan penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi kebutuhan hidup layak tersebut mencakup empat kelompok pengeluaran utama, yaitu makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Selain menyusun estimasi untuk tingkat provinsi, pemerintah juga menyiapkan penghitungan KHL pada tingkat kabupaten dan kota melalui pendekatan klasterisasi.
Pendekatan tersebut menggunakan 11 parameter karakteristik daerah untuk mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan hidup masyarakat di masing-masing wilayah.
Menaker meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum tahun 2027.
Meski menggunakan data ekonomi dan ketenagakerjaan, proses penetapan upah juga diharapkan tetap mengedepankan dialog sosial yang melibatkan pemangku kepentingan di setiap daerah.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah ingin memastikan aspirasi para pihak dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan pengupahan.
Dengan batas penetapan UMP pada 21 November 2026, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan tepat waktu berdasarkan data pendukung dan ketentuan yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat.
Sumber: ANTARA


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!