BANDARLAMPUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung menyelesaikan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Timur tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Regulasi yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tersebut disusun sebagai landasan hukum untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk memastikan tersedianya akses dan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Lampung, Laila Yunara, menjelaskan bahwa penyusunan ranperda tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik.
“Ranperda yang merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini disusun sebagai landasan hukum dalam mengakomodasi kebutuhan dan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas,” kata Laila di Bandarlampung, Senin (16/11/2026).
Menurut Laila, keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Lampung Timur.
Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyediakan dasar hukum yang mendukung penyelenggaraan pendidikan secara lebih inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
“Sehingga peserta didik penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan akses pendidikan yang layak, setara, serta sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Laila menegaskan bahwa proses harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selain meninjau kesesuaian substansi aturan, proses tersebut juga mencakup pemeriksaan teknik penyusunan dan kejelasan materi muatan agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara efektif.
Menurutnya, ketepatan penyusunan peraturan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan tujuan perlindungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah.
“Kami berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, serta menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas,” kata Laila.
Berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Kemenkum Lampung menyatakan bahwa Ranperda Kabupaten Lampung Timur tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Hasil tersebut memungkinkan pemerintah daerah melanjutkan proses pembentukan regulasi ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme penyusunan peraturan daerah.
“Ranperda tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Laila.
Meski telah dinyatakan sesuai dalam proses harmonisasi, rancangan tersebut masih harus melalui tahapan lanjutan sebelum dapat diberlakukan sebagai peraturan daerah.
Dengan selesainya tahap harmonisasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki dasar untuk meneruskan pembahasan regulasi yang diarahkan pada peningkatan akses dan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Kemenkum Lampung menegaskan dukungannya terhadap pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, khususnya regulasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang setara.
Sumber: ANTARA




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!