Terkini

Pemerintah Siapkan Aturan Dana Cadangan Pesangon, Menaker Bantah Wajib Disetor ke Danantara

Menaker Yassierli tegaskan aturan dana cadangan pesangon masih disiapkan. Ia membantah kabar kewajiban setoran ke Danantara dan menekankan perlindungan pekerja.

Image Source : https://jambi.antaranews.com

Pemerintah masih menyusun peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa penyusunan peraturan turunan menjadi langkah penting untuk memastikan mekanisme dana cadangan pesangon dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan secara terperinci tata cara pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yassierli sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pemerintah masih mempersiapkan aturan pelaksanaan yang akan menjadi dasar penentuan mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon.

Dengan demikian, belum terdapat keputusan sebagaimana yang beredar mengenai kewajiban pengusaha menempatkan dana tersebut pada lembaga tertentu. Pemerintah meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi setelah proses penyusunan regulasi selesai.

Yassierli menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan dana cadangan pesangon memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk memenuhi hak pesangon pekerja apabila hubungan kerja mereka berakhir.

Meski demikian, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha agar mekanisme yang nantinya diterapkan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi perusahaan.

Menurut Yassierli, keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha menjadi salah satu prinsip yang diperhatikan sejak pembahasan undang-undang bersama DPR RI.

Oleh karena itu, ketentuan teknis mengenai dana cadangan pesangon perlu disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya.

Selain mekanisme penyetoran, pemerintah juga belum memutuskan apakah pengelolaan dana cadangan pesangon akan membutuhkan pembentukan lembaga baru.

Yassierli menyampaikan bahwa kemungkinan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penentuan bentuk kelembagaan maupun tata kelola dana akan dibahas dalam penyusunan peraturan turunan.

Pemerintah memastikan bahwa proses penyusunan regulasi akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar ketentuan yang dihasilkan mempertimbangkan pandangan pihak-pihak terkait.

Kelompok yang akan dilibatkan mencakup perwakilan dunia usaha, serikat pekerja dan buruh, serta DPR RI. Pelibatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh masukan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan pelaksanaan.

Selain menerima pandangan dari pekerja dan pengusaha, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Yassierli turut menyampaikan perlunya konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam proses pembahasan kebijakan tersebut.

Menurutnya, penyusunan aturan membutuhkan proses yang tidak singkat karena harus melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi bermakna dari berbagai pihak dalam proses penyusunan kebijakan. Masukan dari pekerja dan pengusaha diharapkan dapat membantu merumuskan mekanisme yang sesuai dengan tujuan perlindungan ketenagakerjaan.

Yassierli memastikan perkembangan penyusunan aturan akan disampaikan melalui saluran resmi pemerintah setelah memperoleh kejelasan mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Hingga Selasa (17/11/2026), pemerintah masih berada pada tahap persiapan peraturan turunan dana cadangan pesangon. Karena itu, mekanisme penyetoran, lembaga pengelola, dan rincian pelaksanaannya belum dapat dinyatakan sebagai keputusan final.

Melalui penyusunan aturan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian mengenai pemenuhan hak pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan antara tenaga kerja dan dunia usaha.

Sumber: ANTARA News Jambi

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *