Terkini

APBD Kampar 2027 Dirancang Rp2,65 Triliun, DPRD Soroti Kemiskinan dan Jalan Rusak

Rancangan APBD Kampar 2027 mencapai Rp2,65 triliun dengan defisit Rp65 miliar ditutup SiLPA. DPRD menyoroti kemiskinan, UMKM, dan perbaikan jalan desa di Riau.

Image Source : https://riaupos.jawapos.com

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,65 triliun. Dalam rancangan tersebut, pemerintah daerah mencatat defisit anggaran sebesar Rp65 miliar yang direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Rancangan APBD tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar dalam rapat paripurna pada Senin (16/11/2026). Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran daerah untuk tahun mendatang.

Juru Bicara Banggar DPRD Kampar, Hendri Domo, menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.588.380.990.952. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.653.380.990.952.

Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp65 miliar. Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan melalui SiLPA dengan nilai yang sama.

Hendri mengingatkan agar penggunaan pembiayaan daerah direncanakan secara matang dan didasarkan pada kebutuhan yang jelas. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap alokasi anggaran yang disusun pemerintah daerah.

Selain itu, Banggar meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara target pendapatan, rencana belanja, dan sumber pembiayaan. Keselarasan ketiga komponen tersebut dinilai penting agar pelaksanaan APBD dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Zulfan Azmi, didampingi Ketua DPRD Ahmad Taridi, Wakil Ketua II Nursaleh, serta Wakil Ketua Sunardi DS.

Dari unsur pemerintah daerah, rapat dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, dan Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam pembahasan rancangan anggaran, Banggar DPRD Kampar tidak hanya menyoroti besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Dua persoalan yang menjadi sorotan utama adalah tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi serta kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah perdesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang disampaikan dalam rapat, tingkat kemiskinan Kabupaten Kampar berada pada angka 6,29 persen atau sekitar 58.705 jiwa.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Riau yang tercatat sebesar 6,17 persen. Selisih ini menjadi salah satu perhatian Banggar dalam menentukan arah prioritas pembangunan Kabupaten Kampar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Banggar mendorong pemerintah daerah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perluasan kesempatan kerja dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program tahun 2027.

Banggar menilai program pembangunan perlu diarahkan pada kegiatan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi.

Selain kemiskinan, kondisi jalan penghubung antardesa menjadi persoalan lain yang disoroti. Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan berat dan berlubang sehingga mengganggu aktivitas transportasi masyarakat.

Kerusakan infrastruktur tersebut dinilai menghambat distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Padahal, akses jalan memiliki peran penting dalam menghubungkan kawasan produksi dengan wilayah pemasaran.

Tidak hanya berdampak terhadap kegiatan ekonomi, kondisi jalan yang rusak juga menyulitkan masyarakat ketika hendak mengakses fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Karena itu, Banggar meminta Pemkab Kampar memprioritaskan perbaikan jalan penghubung desa, terutama ruas yang menunjang aktivitas pertanian, perkebunan, serta sektor pariwisata.

Banggar juga mengingatkan seluruh OPD agar lebih selektif dalam merancang kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD. Program yang diusulkan harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata untuk memenuhi target penyerapan anggaran.

Melalui pembahasan Rancangan APBD 2027, DPRD Kampar mendorong pemerintah daerah menyusun prioritas belanja yang lebih terarah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan proyeksi belanja Rp2,65 triliun dan rencana penggunaan SiLPA sebesar Rp65 miliar untuk menutup defisit, struktur anggaran tersebut masih merupakan rancangan yang dibahas dalam proses penyusunan APBD 2027.

Banggar berharap pengalokasian anggaran selanjutnya dapat memberikan perhatian terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMKM, dan perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat Kabupaten Kampar.

Sumber : https://riaupos.jawapos.com

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *