Polri Pastikan Penegakan Kode Etik Berlaku Sama bagi Seluruh Anggota
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa setiap anggotanya memiliki kedudukan yang sama dalam proses penegakan kode etik, termasuk Irjen Eko Hadi Santoso yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (17/11/2026). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses ilegal dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Trunoyudo, pangkat maupun jabatan tidak memberikan kekebalan dari aturan internal kepolisian, sehingga setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya melalui mekanisme yang berlaku.
Sidang Etik Dipimpin Komjen Hendro Pandowo dengan Lima Anggota Komisi
Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi pemeriksa, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Untung Wiyatmoko, Irjen Ari Ardan Risadi, dan Irjen Tony Ariadi Effendi yang turut menjalankan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dalam persidangan, Polri juga menugaskan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum sebagai pembela serta dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) yang bertindak sebagai penuntut sesuai prosedur persidangan etik.
Kompolnas Awasi Jalannya Persidangan, Polri Utamakan Bukti Objektif
Untuk memperkuat pengawasan, Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pihak eksternal yang memantau pelaksanaan sidang, termasuk memastikan setiap tahapan pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh informasi yang menjadi dasar pemeriksaan harus ditelusuri melalui prosedur resmi serta didukung bukti faktual dan ilmiah, dengan tetap mengedepankan objektivitas dan penghormatan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat. Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di media sosial serta memastikan perkembangan dan hasil persidangan akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.
Sumber: Media Indonesia




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!