Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran yang tertunda kepada pihak ketiga dari Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Pelunasan utang tersebut menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan peninjauan terhadap belanja daerah untuk memastikan kewajiban pembayaran kepada penyedia jasa dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.
Menurut Syahrial, penyelesaian utang kepada pihak ketiga merupakan hal penting karena berkaitan langsung dengan hak kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kewajiban mereka.
Ia menyampaikan bahwa sisa tunggakan pembayaran terus berkurang seiring dengan proses pencairan anggaran yang dilakukan secara bertahap.
Syahrial menegaskan bahwa pembayaran utang dari tahun anggaran sebelumnya menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Meskipun masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, pemerintah berupaya menuntaskan seluruh pembayaran tersebut pada 2026.
Percepatan pelunasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan para penyedia jasa. Sebagian kontraktor diketahui menggunakan fasilitas pinjaman dari lembaga perbankan sebagai modal untuk membiayai pelaksanaan proyek pembangunan.
Kondisi tersebut membuat ketepatan pembayaran menjadi penting bagi keberlangsungan keuangan para kontraktor. Keterlambatan pencairan dana berpotensi menambah beban keuangan pihak ketiga, terutama yang memiliki kewajiban pengembalian pinjaman.
Oleh karena itu, Pemprov Riau berupaya menyesuaikan prioritas belanja daerah agar penyelesaian kewajiban pembayaran tidak semakin tertunda.
Selain menuntaskan utang kepada kontraktor, pemerintah provinsi juga tetap mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebutuhan belanja pegawai.
Kedua komponen tersebut menjadi bagian dari prioritas pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan memenuhi kewajiban terhadap aparatur pemerintahan.
Syahrial menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya menjaga kelancaran pembayaran hak aparatur sipil negara (ASN), termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pembayaran TPP untuk bulan sebelumnya telah direalisasikan secara penuh, meskipun pencairannya sempat mengalami keterlambatan sekitar satu bulan.
Pemerintah provinsi memastikan kebutuhan anggaran untuk kesejahteraan pegawai tetap diperhitungkan dalam perencanaan keuangan daerah. Namun, realisasi pembayaran sampai akhir tahun harus disesuaikan dengan kemampuan kas pemerintah.
Dalam APBD Perubahan, Pemprov Riau masih mengalokasikan anggaran TPP ASN untuk 14 bulan. Akan tetapi, Syahrial mengingatkan bahwa pencairan keseluruhan alokasi tersebut tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi penerimaan pendapatan.
Dengan demikian, alokasi anggaran yang telah disediakan belum secara otomatis memastikan seluruh pembayaran dapat dicairkan tanpa mempertimbangkan kondisi kas dan penerimaan pemerintah.
Selain persoalan kewajiban pembayaran tahun sebelumnya, Pemprov Riau juga memberikan perhatian terhadap proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah provinsi mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan APBD 2027 agar pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Syahrial berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak mengalami keterlambatan.
Percepatan pengesahan tersebut diarahkan agar realisasi anggaran dapat berjalan sejak Januari 2027. Dengan adanya kepastian anggaran lebih awal, pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan pelaksanaan program sesuai jadwal.
Dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya, sejumlah aspek keuangan daerah menjadi perhatian, termasuk upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah provinsi juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta upaya mencapai target penerimaan pajak daerah.
Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam memperkuat penerimaan daerah dan mendukung kemampuan pembiayaan program pembangunan.
Melalui penataan belanja APBD 2026, Pemprov Riau berupaya menyeimbangkan penyelesaian utang kepada pihak ketiga, pemenuhan pelayanan dasar, dan pembayaran hak pegawai.
Sementara itu, percepatan pembahasan APBD 2027 serta optimalisasi pendapatan daerah menjadi agenda lanjutan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan.
Pemprov Riau menargetkan seluruh kewajiban tunda bayar dari Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dapat diselesaikan sebelum berakhirnya 2026. Namun, realisasi pelunasan masih bergantung pada proses pencairan dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!