KKP Jadikan Data Ilmiah sebagai Dasar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pengelolaan sumber daya ikan dengan mengandalkan data yang akurat dan kajian ilmiah agar kegiatan perikanan dapat berlangsung secara terukur serta berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (16/11/2026) menegaskan bahwa informasi kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menilai ketersediaan stok ikan serta menentukan batas penangkapan yang sesuai dengan kondisi sumber daya. Penguatan tersebut menjadi bagian dari penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota yang mendukung agenda ekonomi biru Indonesia, sehingga pemanfaatan hasil laut dapat berjalan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem.
Pertemuan Tahunan di Bandung Bahas Empat Program Prioritas Perikanan
Sebagai langkah memperkuat pengelolaan tersebut, KKP menyelenggarakan Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712, yang dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat, pada 11–13 November 2026. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan bahwa koordinasi antarpihak sangat dibutuhkan karena KKP tengah menjalankan empat program utama, yakni Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta pembaruan armada perikanan Indonesia. Melalui forum tersebut, UPP WPPNRI diharapkan menjadi wadah dialog dan penyusunan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, sehingga pengelolaan perikanan tidak dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak.
Pendataan Stok Ikan dan Kolaborasi Jadi Fokus Pengelolaan Tahun 2027
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menyampaikan bahwa pertemuan tahunan UPP membahas sejumlah agenda penting, mulai dari penetapan titik pengambilan sampel hasil pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi, hingga penyusunan rencana kerja pengelolaan perikanan pada 2027. Pertemuan tersebut juga menyepakati penentuan lokasi pengambilan sampel data perikanan, termasuk di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, untuk meningkatkan ketepatan informasi lapangan sebagai dasar pengkajian stok dan penyusunan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. KKP berharap hasil koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ilmuwan, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan nelayan dapat diwujudkan dalam langkah nyata yang menjaga ketersediaan ikan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.
Sumber: CNBC Indonesia


Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!