Dugaan penutupan Jalan Amarta di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, oleh pihak pengembang mendapat perhatian Pemerintah Kota Semarang. Jalan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tersebut diduga mengalami perubahan akses akibat aktivitas pengembang, sehingga memunculkan persoalan mengenai status dan pemanfaatannya.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta jajaran pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap persoalan tersebut. Ia menginstruksikan Dinas Penataan Ruang (Distaru), pemerintah kelurahan, dan kecamatan untuk mengidentifikasi kondisi di lapangan serta menelusuri status jalan sebelum dirinya melakukan peninjauan langsung.
Persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan pengambilalihan akses jalan oleh pengembang. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, Jalan Amarta sebelumnya digunakan masyarakat untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Selain menjadi akses warga, jalan tersebut juga diketahui merupakan jalur menuju Situs Jatiombo.
Agustina menyampaikan bahwa dirinya belum memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai persoalan tersebut. Karena itu, ia meminta perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas perubahan akses jalan.
Menurut Agustina, tindakan penguasaan atau penutupan jalan yang sebelumnya digunakan masyarakat tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Setiap perubahan terhadap status, penguasaan, maupun pemanfaatan jalan harus didukung ketentuan administratif yang sah.
Ia menegaskan bahwa pengembang tidak dapat begitu saja mengambil alih jalan yang digunakan masyarakat. Jika memang terdapat perubahan pemanfaatan atau penguasaan jalan, pemerintah perlu memastikan adanya dokumen maupun izin yang dapat menjadi dasar pelaksanaannya.
Untuk memperoleh kejelasan, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan penelusuran melalui perangkat kelurahan dan kecamatan. Kedua unsur pemerintahan tersebut diminta mengumpulkan informasi awal mengenai kondisi Jalan Amarta serta persoalan yang muncul akibat dugaan penutupan akses.
Selain melibatkan pemerintah wilayah, Agustina juga meminta Distaru melakukan pemetaan terhadap lokasi jalan. Pemeriksaan tersebut mencakup status jalan berdasarkan ketentuan tata ruang dan administrasi, sekaligus menelusuri perizinan yang dimiliki pengembang terkait kawasan tersebut.
Pemetaan dan pemeriksaan dokumen diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan akses Jalan Amarta memiliki dasar administratif yang sesuai. Hasil penelusuran tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam memahami duduk persoalan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Agustina menegaskan pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh agar persoalan akses jalan masyarakat dapat ditangani berdasarkan kondisi faktual dan ketentuan yang berlaku. Hingga keterangan tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026), pemerintah kota masih berada pada tahap identifikasi dan belum mengumumkan hasil pemeriksaan maupun keputusan terkait status Jalan Amarta.




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!