Terkini

Biaya Produksi Meningkat, Pengusaha Tangsel Berharap UMK 2027 Tidak Naik

Pengusaha Tangsel berharap UMK 2027 tetap Rp5.247.870 saat biaya produksi naik. Disnaker dan Depeko menunggu formula resmi pemerintah pusat untuk penetapan UMK.

Image Source: www.bantenekspres.co.id

TANGERANG SELATAN – Kalangan pengusaha di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2027 tidak mengalami kenaikan dan tetap berada pada besaran yang berlaku pada 2026. Harapan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya biaya bahan baku, produksi, dan operasional yang dinilai semakin membebani pelaku usaha.

Sementara itu, proses penetapan UMK Tangsel 2027 belum memasuki pembahasan mengenai besaran kenaikan upah. Dewan Pengupahan Kota (Depeko) masih menunggu regulasi serta formula resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar penyusunan rekomendasi.

Sebagai informasi, UMK Kota Tangerang Selatan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp5.247.870 per bulan. Angka tersebut meningkat sekitar 5,5 persen dibandingkan UMK 2025 yang berada pada besaran Rp4.974.392.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangsel, Dahlia Nadeak, menyampaikan bahwa proses pembahasan UMK 2027 masih berlangsung pada tahap persiapan. Unsur pengusaha bersama anggota Depeko lainnya belum dapat menentukan usulan besaran upah karena masih menunggu ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

“Pembahasan masih on process. Mungkin dalam waktu dekat akan ada keputusan dari provinsi. Depeko masih rapat dan dipandu Dinas Ketenagakerjaan. Nantinya akan ada surat keputusan yang dibawa ke provinsi, kemudian provinsi yang memutuskan,” ujar Dahlia, Jumat (13/11/2026).

Menurut Dahlia, penetapan upah minimum dalam beberapa tahun terakhir umumnya menunjukkan tren kenaikan. Namun, besaran penyesuaian tetap bergantung pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan memperhitungkan inflasi, perkembangan ekonomi, dan koefisien terkait.

Ia memperkirakan bahwa kenaikan UMK 2027, apabila terjadi, tidak akan terlalu tinggi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini. Meski demikian, perkiraan tersebut belum menjadi hasil pembahasan resmi Depeko.

“Biasanya setiap tahun UMK selalu naik, tapi pernah juga stagnan. Ini melihat inflasi kemungkinan sekitar 5 persen. Namun, rumus dari kementerian beberapa kali mengalami perubahan, termasuk koefisien dan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi perekonomian,” katanya.

Dahlia menegaskan bahwa para pengusaha lebih mengharapkan UMK 2027 tetap sama dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, meningkatnya harga bahan baku dan berbagai kebutuhan operasional telah menimbulkan tekanan terhadap kegiatan produksi.

“Pengusaha berharap UMK 2027 masih tetap seperti 2026. Apalagi saat ini kondisi ekonomi tidak mudah. Produksi agak terganggu, bahan baku dan lainnya naik. Untuk operasional saja pengusaha sudah pusing,” ungkapnya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan turut berperan dalam proses pembahasan pengupahan melalui penyediaan data dan indikator perekonomian daerah.

Pranata Komputer Ahli Muda BPS Kota Tangsel, Adam Kurniawan, menjelaskan bahwa sejumlah indikator makroekonomi menjadi pertimbangan dalam formula penetapan upah minimum. Indikator tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta variabel alfa yang berkaitan dengan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

“BPS di dalam Depeko sebagai penyedia data dan memberikan masukan sebatas kondisi saat ini. Intinya, hasil penetapan merupakan hasil perundingan pengusaha dan pekerja, sedangkan BPS berada di tengah-tengah,” ujarnya.

Adam menambahkan bahwa BPS juga masih menunggu kepastian regulasi pemerintah pusat mengenai formula UMK 2027. Apabila ketentuan baru belum diterbitkan, terdapat kemungkinan pembahasan masih merujuk pada aturan sebelumnya.

Dalam proses tersebut, BPS terus melakukan koordinasi dengan Depeko guna menyediakan data ekonomi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi upah minimum.

“Hal tersebut diharapkan dapat membantu proses pembahasan sehingga rekomendasi UMK dapat disusun berdasarkan data yang terukur,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, Maringan Halomoan Sihotang, mengatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu aturan turunan setelah DPR RI mengesahkan undang-undang baru terkait perlindungan ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026.

Menurut Maringan, ketentuan tersebut diperlukan sebagai landasan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027, baik UMK maupun Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).

“Kita masih menunggu salinan keputusan dan nomor undang-undangnya. Setelah itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan regulasi atau aturan turunannya, terutama terkait formula penetapan upah minimum 2027,” ujarnya.

Maringan menjelaskan bahwa rapat persiapan Depeko Tangsel sebenarnya sudah dilaksanakan. Namun, pembahasan mengenai besaran kenaikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena unsur serikat pekerja dan pengusaha belum memperoleh formula penghitungan resmi.

Kondisi tersebut membuat masing-masing pihak belum dapat menyusun perhitungan maupun memetakan usulan penyesuaian upah minimum untuk tahun mendatang.

“Kalau rapat persiapan sudah. Namun, untuk pembahasan UMK, kami sudah menyampaikan bahwa masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Dari unsur serikat pekerja maupun pengusaha juga belum bisa menghitung atau memetakan berapa kenaikannya karena formulanya belum ada,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK secara langsung. Pemerintah daerah hanya menyampaikan rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Setelah regulasi pemerintah pusat diterbitkan, Depeko Tangsel akan menggelar rapat pleno untuk membahas dan merumuskan rekomendasi UMK 2027. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Banten untuk ditetapkan.

“Kita dari kabupaten/kota hanya merekomendasikan kepada gubernur. Nanti Depeko akan membahas dan mengusulkan besaran kenaikan UMK Tangsel, kemudian gubernur yang menetapkan,” jelasnya.

Maringan berharap pemerintah pusat segera menerbitkan aturan turunan agar pembahasan UMK 2027 dapat dilaksanakan dengan acuan yang jelas dan tidak mengalami keterlambatan.

Kepastian regulasi dinilai penting bagi pemerintah daerah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja agar seluruh pihak dapat menggunakan dasar perhitungan yang sama dalam pembahasan pengupahan.

Mengenai kemungkinan penurunan UMK, Maringan menilai peluang tersebut relatif kecil apabila mengacu pada kecenderungan penetapan upah minimum selama beberapa tahun terakhir.

“Kalau melihat formula yang sudah-sudah, dari tahun ke tahun upah minimum naik. Namun, kenaikannya berapa, itu belum bisa dipastikan karena kita masih menunggu aturan dari pemerintah pusat,” tutupnya.

Dengan demikian, besaran UMK Kota Tangerang Selatan 2027 masih belum dapat dipastikan. Keputusan akhir akan bergantung pada regulasi pemerintah pusat, hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kota, serta penetapan oleh Gubernur Banten.

Sumber: bantenekspres.co.id

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *