Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna Tingkat II yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Paluta, Mula Rotua Siregar, dengan didampingi Wakil Ketua I DPRD Paluta, Samsul Bahri Daulay. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap bersama Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan.
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga mengikuti rapat tersebut sebagai bagian dari proses koordinasi penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah.
Penandatanganan dokumen KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2027.
Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD menyelaraskan arah kebijakan umum anggaran dengan prioritas pembangunan serta batas sementara alokasi anggaran yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan berikutnya.
Dokumen KUA-PPAS memiliki peran strategis karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Oleh karena itu, penentuan prioritas program dan plafon anggaran perlu memperhatikan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Keselarasan tersebut diperlukan agar perencanaan anggaran dapat mendukung pelaksanaan program secara efektif.
Kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD juga mencerminkan koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tahapan penganggaran. Kedua lembaga memiliki peran dalam memastikan arah pembangunan daerah tercermin dalam kebijakan alokasi anggaran.
Selain menyelaraskan rencana pembangunan, pembahasan KUA-PPAS menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi antara penyusunan program, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Penggunaan anggaran daerah diharapkan berorientasi pada program yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Dalam proses tersebut, kebutuhan riil masyarakat dan kondisi keuangan daerah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan prioritas.
Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran. Pengelolaan anggaran yang terarah diperlukan agar program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.
Dengan adanya nota kesepakatan KUA-PPAS, Pemkab dan DPRD Padang Lawas Utara memiliki acuan bersama untuk melanjutkan pembahasan anggaran daerah Tahun 2027.
Kesepakatan ini belum merupakan pengesahan APBD 2027, melainkan menjadi dasar bagi tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan anggaran selanjutnya.
Rapat paripurna tersebut turut disaksikan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!