Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Hingga Oktober, realisasi pajak tercatat sebesar Rp263,7 miliar atau mencapai 84,68 persen dari target tahunan sebesar Rp310,57 miliar.
Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah masih harus menghimpun penerimaan sekitar Rp46,8 miliar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 15,32 persen dari keseluruhan target pajak daerah tahun ini.
Meski masih terdapat kekurangan penerimaan, realisasi hingga Oktober menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Persentase penerimaan sebesar 84,68 persen telah melampaui target proporsional untuk periode yang sama, yakni 83,33 persen.
Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Imro’atul Mufidah, menjelaskan bahwa angka realisasi tersebut merupakan akumulasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026. Sementara itu, penerimaan yang berlangsung sepanjang November belum dimasukkan dalam laporan karena proses pemungutan masih berjalan.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (12/11/2026), Imro’atul menyampaikan bahwa target pajak daerah tahun ini ditetapkan sebesar Rp310.576.322.399. Hingga akhir Oktober, realisasinya telah mencapai 84,68 persen dari total target tersebut.
Untuk mengejar kekurangan penerimaan dalam dua bulan terakhir tahun ini, Bapenda menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satu prioritas utama adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, Bapenda juga memperkuat koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan dari berbagai jenis pajak daerah sekaligus mengatasi kendala yang masih ditemukan dalam proses pembayaran.
Penguatan pelayanan kepada masyarakat menjadi bagian dari strategi peningkatan penerimaan. Salah satu langkah yang dijalankan adalah mengoptimalkan pelayanan terpadu melalui program Samsat Ceria, yang turut mendukung upaya pemenuhan target pendapatan daerah.
Perhatian Bapenda juga diarahkan pada percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk mendukung langkah tersebut, koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa dan kecamatan dalam menangani hambatan pembayaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Keterlibatan aparatur pemerintah di tingkat desa dan kecamatan dinilai penting dalam mendukung percepatan penerimaan pajak. Melalui koordinasi tersebut, berbagai persoalan administrasi maupun kendala pembayaran diharapkan dapat ditangani sehingga pemenuhan kewajiban pajak masyarakat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, Imro’atul menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kepedulian sekaligus partisipasi bersama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tulungagung.
Ia menegaskan bahwa penerimaan pajak daerah pada akhirnya digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Dana yang terkumpul menjadi bagian dari pembiayaan pembangunan infrastruktur serta berbagai program pembangunan daerah lainnya.
Sebagian penerimaan pajak juga dialokasikan melalui mekanisme bagi hasil kepada pemerintah desa. Penyaluran tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal sehingga manfaat penerimaan pajak tidak hanya dirasakan di tingkat kabupaten.
Dengan masih tersisanya target penerimaan sekitar Rp46,8 miliar, Bapenda Tulungagung akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan mengoptimalkan pelayanan perpajakan. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu pencapaian target pajak daerah hingga akhir 2026.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!