Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas birokrasi serta mempermudah masyarakat memperoleh layanan pemerintahan.
Bobby menilai keberadaan MPP tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga dapat mendukung percepatan pemulihan layanan publik setelah terjadinya bencana.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto bersama para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Sumatera Utara.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, dari total 33 kabupaten dan kota, baru delapan daerah yang memiliki Mal Pelayanan Publik aktif dan beroperasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperluas penyediaan pelayanan publik yang terintegrasi. Bobby memastikan pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan jumlah MPP.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menargetkan tiga Mal Pelayanan Publik baru dapat diresmikan hingga akhir 2026. Ketiga fasilitas tersebut direncanakan berada di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias.
Apabila target tersebut terealisasi, jumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang memiliki MPP akan bertambah dari delapan menjadi 11 daerah. Angka tersebut setara dengan sekitar sepertiga dari keseluruhan wilayah administratif di provinsi tersebut.
Bobby mengingatkan seluruh kepala daerah agar pembangunan Mal Pelayanan Publik tidak hanya berorientasi pada kemegahan bangunan atau besarnya anggaran yang dikeluarkan.
Menurutnya, keberhasilan MPP lebih ditentukan oleh kemudahan akses masyarakat dan kelengkapan jenis layanan yang tersedia. Oleh karena itu, pemilihan lokasi harus memperhatikan kebutuhan warga serta kemudahan transportasi menuju fasilitas pelayanan.
Ia menekankan bahwa lokasi MPP sebaiknya berada di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat, bukan di wilayah terpencil atau jauh dari pusat aktivitas penduduk.
Selain kemudahan akses, Bobby mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memperbanyak jenis pelayanan yang tersedia dalam satu gedung.
Menurutnya, apabila sebuah MPP pada tahap awal baru menyediakan 20 hingga 50 jenis layanan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitasnya secara bertahap hingga mencapai 100 layanan.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan melalui satu lokasi pelayanan.
Melalui perluasan MPP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya memperkuat pelayanan publik yang mudah diakses, lebih lengkap, dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi pemulihan pascabencana.
Bobby berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat memprioritaskan kualitas layanan serta aksesibilitas dalam pembentukan MPP sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!