Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyoroti tekanan internasional terhadap industri kelapa sawit yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan usaha jutaan petani kecil di negara berkembang. Ia meminta penerapan standar perdagangan dan pembiayaan dilakukan secara adil agar tidak merugikan produsen sawit skala kecil.
Hal tersebut disampaikan Arif dalam special address pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, pembatasan terhadap industri sawit tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut.
Arif menegaskan bahwa tekanan terhadap industri kelapa sawit perlu dilihat dari dampaknya terhadap petani kecil, terutama di negara-negara berkembang. Ia menilai berbagai persyaratan yang diterapkan dalam perdagangan internasional harus mempertimbangkan kemampuan produsen untuk memenuhinya.
Berdasarkan estimasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sekitar tujuh juta petani kecil di seluruh dunia mengelola perkebunan kelapa sawit. Kelompok tersebut diperkirakan menyumbang sekitar 40 persen dari total produksi minyak sawit global.
Di Indonesia, petani kecil menguasai lebih dari 40 persen luas perkebunan kelapa sawit nasional. Hampir tiga juta pekebun menggantungkan penghidupan mereka pada sektor tersebut, sehingga perubahan kebijakan perdagangan internasional berpotensi memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat secara luas.
Kontribusi petani kecil juga terlihat di sejumlah negara produsen lainnya. Malaysia memiliki sekitar 500 ribu petani sawit skala kecil, sedangkan di Nigeria kelompok tersebut menyumbang lebih dari 80 persen produksi sawit nasional. Sementara itu, tiga dari empat produsen sawit di Kolombia merupakan pekebun kecil.
Menurut Arif, industri kelapa sawit menghadapi tekanan melalui empat instrumen utama, yakni kebijakan tarif, regulasi, persyaratan pembiayaan, serta pembentukan narasi negatif terhadap komoditas sawit.
Salah satu persoalan yang disorotinya adalah kebijakan pembiayaan sejumlah bank besar di Eropa. Arif menilai lembaga keuangan tersebut menerapkan persyaratan yang sangat ketat terhadap industri kelapa sawit, tetapi tidak selalu memberlakukan standar serupa terhadap sektor industri lainnya.
Ia membandingkan persyaratan pembiayaan usaha sawit dengan pembiayaan industri persenjataan. Dengan merujuk laporan koalisi organisasi masyarakat sipil, Arif menyebut terdapat bank yang membatasi pendanaan sektor sawit, tetapi tetap menyalurkan pembiayaan bernilai miliaran dolar kepada produsen senjata.
Perbandingan tersebut digunakan Arif untuk menyoroti apa yang menurutnya merupakan ketidakseimbangan dalam penerapan standar pembiayaan. Ia menginginkan proses penilaian terhadap industri sawit dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif.
Selain persoalan pembiayaan, petani sawit juga menghadapi peningkatan persyaratan administrasi untuk memasuki pasar internasional. Persyaratan tersebut mencakup ketertelusuran produk, informasi geolokasi lahan, serta dokumen legalitas yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kegiatan perkebunan tidak berkaitan dengan deforestasi.
Arif mengingatkan bahwa pemenuhan persyaratan tersebut dapat menjadi tantangan bagi petani kecil. Keterbatasan kemampuan dalam menyediakan data dan dokumen berpotensi menghambat pemasaran hasil perkebunan mereka.
Apabila persyaratan tidak terpenuhi, produk yang dihasilkan petani berisiko ditolak oleh pasar. Selain itu, pelaku usaha juga dapat menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan yang menerapkan ketentuan serupa.
Oleh karena itu, Arif menekankan pentingnya penerapan standar due diligence atau uji tuntas secara adil dan setara. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu memperhatikan kondisi petani kecil agar upaya menjaga keberlanjutan industri tidak justru membatasi akses mereka terhadap pasar dan pembiayaan.
Melalui forum IPOC 2026, Wamenlu mendorong perhatian yang lebih besar terhadap peran petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit dunia. Ia menilai perlindungan terhadap keberlangsungan usaha pekebun merupakan bagian penting dalam menghadapi tekanan global terhadap industri kelapa sawit.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!