SERANG – PT Agrobisnis Bisnis Mandiri (ABM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Banten, mulai menjajaki kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pemahaman hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Langkah tersebut dilakukan di tengah sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan perusahaan. Namun, manajemen PT ABM menegaskan bahwa pertemuan dengan Kejati Banten tidak ditujukan untuk membahas perkara yang sedang maupun telah terjadi.
Direktur Keuangan PT ABM, Roland Azerwin, mengatakan kedatangan pihaknya ke Kejati Banten merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan kolaborasi untuk mendukung pembenahan pengelolaan perusahaan.
“Kami dari PT ABM pada hari ini, kami sedang berkolaborasi dengan Kejaksaan terkait dengan bagaimana kolaborasi ini bisa memperbaiki tata kelola PT ABM dan juga kita akan dibantu oleh Kejaksaan untuk penegakan hukum. Sehingga di sini konteksnya adalah kami sifatnya kolaborasi dan sinergi dengan Kejaksaan,” kata Roland, Jumat (13/11/2026).
Menurut Roland, salah satu fokus penjajakan tersebut adalah memperoleh dukungan edukasi hukum bagi jajaran internal perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai dan manajemen terhadap aturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT ABM.
“Jadi yang dibahas poin-poinnya adalah bagaimana Kejaksaan juga turut membantu kita untuk memberikan edukasi hukum, terus mengenai tata kelola juga, seperti itu. Dan tentunya mengenai penegakan hukum juga Kejaksaan akan support ABM,” ujarnya.
Selain edukasi hukum, manajemen PT ABM berharap Kejati Banten dapat menjadi pihak yang memberikan masukan melalui konsultasi mengenai berbagai ketentuan yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis perusahaan.
Meski demikian, Roland menegaskan bahwa pembicaraan tersebut tidak mencakup penanganan sejumlah perkara hukum yang berkaitan dengan PT ABM, termasuk persoalan pengembalian kerugian negara.
“(Pengembalian kerugian negara dan sejumlah kasus) itu tidak dalam konteks ini. Di sini konteksnya ada kolaborasi saja, jadi kita lebih ke kortesi, bagaimana kita ingin mendapatkan insight positif dari Kejaksaan,” jelasnya.
Roland menyampaikan bahwa Kejati Banten juga menawarkan dukungan berupa program edukasi hukum bagi seluruh unsur perusahaan, mulai dari pegawai hingga jajaran direksi dan manajemen.
Program tersebut berpeluang dilaksanakan secara berkala atau melalui jadwal yang nantinya disepakati kedua pihak. Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum tidak hanya ditujukan kepada unsur pimpinan, tetapi juga kepada pegawai perusahaan.
“Makanya saya bilang tadi namanya sinergi atau kolaborasi juga dengan Kejaksaan. Jadi saran dari Kejaksaan adalah Kejaksaan siap untuk melakukan edukasi kepada seluruh pegawai maupun direksi atau manajemennya PT ABM. Baik itu secara periodik maupun nanti terjadwal,” katanya.
Lebih lanjut, Roland menilai pembenahan tata kelola perusahaan perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, berbagai aspek pengelolaan PT ABM harus mendapatkan perhatian agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
Ia menyebutkan bahwa peluang konsultasi dengan Kejati Banten menjadi salah satu bagian dari rencana pembenahan tersebut, terutama ketika manajemen membutuhkan penjelasan mengenai aturan maupun ketentuan hukum yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
“Jadi tata kelola ini sifatnya kan banyak ya, jadi tentunya (perbaikan) penataannya itu adalah secara komprehensif saja. Jadi tadi pihak Kejaksaan juga sempat bilang nanti kalau ada aturan-aturan segala macam ketentuan bisa juga dikonsultasikan kepada Kejaksaan,” terangnya.
Kendati membawa agenda pembenahan tata kelola, Roland mengakui bahwa komunikasi antara PT ABM dan Kejati Banten masih berada pada tahap awal atau penjajakan kerja sama.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut belum membahas evaluasi internal perusahaan secara khusus. Pembicaraan lebih difokuskan pada pembukaan ruang komunikasi dan dukungan dari Kejati Banten terhadap rencana perbaikan pengelolaan perusahaan.
“Kortesi ini kan ibaratnya kalau bahasa ininya adalah penjajakan ya. Jadi kita baru penjajakan untuk sinergi dan kolaborasi tadi. Tidak sih (evaluasi internal PT ABM), cuma kita lebih banyak nanti komunikasi kita dengan ini tadi saya juga sudah bilang bahwa Kejaksaan memberikan dukungan,” tuturnya.
Bagi manajemen PT ABM, dukungan dan masukan dari Kejati Banten diharapkan dapat menjadi salah satu landasan dalam menjalankan pembenahan perusahaan.
Roland menyatakan pihaknya ingin memastikan kegiatan usaha PT ABM ke depan dapat dikelola secara profesional, sesuai ketentuan hukum, serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Banten.
Selain memperbaiki tata kelola, perusahaan juga menargetkan penguatan aktivitas bisnis agar mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten.
“Jadi apapun yang terjadi Kejaksaan menjadi modal kuat bagi ABM untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik dan benar, jadi nanti mohon ditunggu kami sedang menata semua ya. Tentunya nanti bisnis kami itu bisnis yang proper, yang layak, yang bagus sehingga menciptakan ABM yang kuat, yang bersih dan juga menjadi penyumbang untuk PAD-nya Provinsi Banten,” ujarnya.
Dengan penjajakan kerja sama tersebut, PT ABM berharap dapat membangun landasan pengelolaan perusahaan yang lebih baik melalui peningkatan pemahaman hukum, konsultasi mengenai ketentuan bisnis, dan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
Namun, kerja sama tersebut masih dalam tahap penjajakan. Manajemen belum menyampaikan jadwal pelaksanaan program edukasi hukum maupun hasil evaluasi internal perusahaan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!