Foto Gibran Masih Terpasang di SMA dan SMK Jawa Barat
BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat belum menginstruksikan sekolah-sekolah untuk menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka dari ruang kelas meskipun telah muncul kabar pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa foto Gibran masih terpasang di sejumlah SMA dan SMK karena pemerintah daerah belum menerima arahan atau imbauan resmi dari pemerintah pusat. Dalam keterangannya yang dilansir pada Kamis (12/11/2026) malam, Purwanto menegaskan bahwa pihaknya memilih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan terkait pemasangan foto wakil presiden di lingkungan sekolah.
Disdik Jabar Menunggu Keputusan Resmi MPR RI
Purwanto menjelaskan bahwa penyerahan surat pengunduran diri Gibran belum secara otomatis mengakhiri kedudukannya sebagai wakil presiden karena masih terdapat mekanisme ketatanegaraan yang harus dijalankan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Menurutnya, keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pengunduran diri tersebut perlu memperoleh kepastian melalui proses resmi sebelum menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Oleh sebab itu, Disdik Jawa Barat belum mengeluarkan instruksi pencopotan foto Gibran dan memilih menunggu kejelasan status hukum serta keputusan dari lembaga yang berwenang.
Sekolah Diminta Menunggu Kepastian Sebelum Melakukan Perubahan
Disdik Jawa Barat menilai informasi pengunduran diri yang beredar melalui pemberitaan belum cukup menjadi dasar untuk mengambil tindakan administratif di lingkungan satuan pendidikan. Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya baru mengetahui perkembangan tersebut melalui televisi, sementara pada saat memberikan keterangan, MPR belum melaksanakan sidang untuk menentukan tindak lanjut pengunduran diri Gibran. Dengan demikian, sekolah-sekolah di Jawa Barat belum diarahkan melakukan perubahan terhadap pemasangan foto wakil presiden hingga terdapat keputusan resmi dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Sumber: detikNews
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!