TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahun 2026 kepada masyarakat Kota Tangerang. Sebanyak 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi sasaran program Jaminan Sosial Keluarga untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Penyaluran bantuan dilaksanakan secara bertahap. Kegiatan penyerahan secara simbolis berlangsung di Aula Kecamatan Tangerang, Kamis (12/11/2026), dengan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Tangerang Sachrudin, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan Bank Banten.
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada lebih dari 700 warga Kota Tangerang. Sementara itu, sekitar 750 penerima lainnya dijadwalkan memperoleh bantuan pada tahap berikutnya.
“Pada hari ini kami menyalurkan bantuan tahap pertama untuk bansos tahun 2026 bersumber dari APBD Provinsi Banten. Ada sekitar 700 sekian warga Kota Tangerang pada hari ini disalurkan dan nanti tahap kedua ada sekitar 750 orang lagi,” ujar Andra.
Menurut Andra, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Program tersebut diharapkan dapat membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan prioritas keluarganya.
Selain penyaluran bantuan sosial, Pemprov Banten juga menjalankan program sekolah gratis sebagai salah satu langkah mengurangi beban pengeluaran keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Andra mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi berencana memperluas jangkauan program bantuan sosial pada tahun anggaran 2027. Jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan jumlah saat ini, dengan dukungan DPRD Provinsi Banten.
“Insyaallah tahun 2027, dengan dukungan DPRD, kita akan meningkatkan jumlah penerima manfaat dari bantuan sosial. Jadi perkiraan kita lima kali lipat dari angka yang hari ini,” ungkapnya.
Di samping memperluas jumlah penerima, Andra menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif. Menurutnya, dukungan yang diberikan kepada masyarakat harus disertai pendampingan dan pemantauan agar usaha penerima bantuan dapat berkembang.
“Saya ingin memastikan bahwa yang dibantu ini harus berhasil. Jadi jangan sampai habis dibantu, enggak kita monitor. Harus kita cek supaya mereka berkembang usahanya,” tegas Andra.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan apresiasi terhadap Pemprov Banten atas pelaksanaan program bantuan sosial yang menyasar masyarakat di wilayahnya.
Sachrudin menilai bantuan tersebut tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan rumah tangga lainnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, lanjut Sachrudin, juga telah menjalankan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada Februari 2026, pemerintah kota menyalurkan bantuan uang tunai kepada 924 keluarga yang tersebar di 13 kecamatan.
Dalam program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu. Penyaluran bantuan itu menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kota terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Ini menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan kemajuan fisik, tetapi juga harus memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat merasakan manfaat pembangunan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak,” kata Sachrudin.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar program perlindungan sosial dapat dilaksanakan secara optimal dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah keakuratan data penerima bantuan. Pembaruan dan verifikasi data dinilai penting untuk meminimalkan risiko warga yang berhak justru tidak memperoleh bantuan.
“Saya juga mengajak seluruh jajaran kewilayahan untuk terus memperbarui dan memvalidasi data penerima manfaat, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan dari perhatian pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan penerima manfaat dari berbagai kategori bantuan sosial di Kota Tangerang mencapai 1.805 orang atau keluarga penerima manfaat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.500 keluarga memperoleh bantuan Jaminan Sosial Keluarga. Kemudian, 80 KPM menerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, 75 anak mendapatkan bantuan anak terlantar, 75 penyandang disabilitas menerima bantuan, serta 75 orang lanjut usia menjadi sasaran program bantuan sosial.
Lukman mengatakan, sebanyak 300 penerima manfaat diundang untuk menghadiri kegiatan penyaluran secara langsung di Aula Kecamatan Tangerang. Sementara itu, proses distribusi bantuan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Bank Banten.
Melalui berbagai kategori bantuan tersebut, Pemprov Banten berupaya memperluas perlindungan sosial kepada masyarakat dengan kebutuhan berbeda, mulai dari keluarga rentan hingga kelompok yang memerlukan perhatian khusus.
Pemerintah provinsi dan pemerintah kota diharapkan terus memperkuat koordinasi, pengawasan, dan validasi data agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!