DPR Batasi RUU Perampasan Aset Jadi Enam Jenis Kejahatan Non-Korupsi, Perkuat Perlindungan Hak Korban

DPR dan Pemerintah Sepakati Pembatasan Cakupan RUU Perampasan Aset

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati penyederhanaan cakupan tindak pidana di luar korupsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, dari sebelumnya 13 jenis kejahatan menjadi enam kategori yang ditentukan secara khusus. Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan dalam rapat pembahasan yang diberitakan Kamis (12/11/2026) bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan masukan masyarakat serta ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) untuk menghindari perluasan kewenangan yang berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum. Sebelumnya, rancangan aturan juga membahas sejumlah tindak pidana ekonomi seperti perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup, tetapi cakupannya kemudian dipersempit agar pengaturan lebih terarah pada pemberantasan korupsi serta kejahatan yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Enam Jenis Tindak Pidana Non-Korupsi Masuk Cakupan Perampasan Aset

Habiburokhman menegaskan bahwa pembatasan tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana di luar korupsi, sedangkan pemberantasan korupsi tetap menjadi fokus utama dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Enam kategori yang disepakati mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, kepabeanan dan cukai, perdagangan orang, senjata api dan bahan peledak, terorisme beserta pendanaannya, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Kategori terakhir mencakup berbagai bentuk kejahatan digital seperti perjudian daring, investasi bodong, penipuan perjalanan umrah, dan kejahatan aset kripto, sehingga aturan tersebut diharapkan mampu menjangkau tindak pidana ekonomi modern tanpa memperluas kewenangan perampasan secara berlebihan.

Aset Rampasan Diarahkan untuk Pemulihan Korban dan Kepastian Hukum

Selain mempersempit jenis tindak pidana, DPR menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban melalui mekanisme perampasan aset sehingga hasil kejahatan yang disita tidak seluruhnya harus masuk ke kas negara, tetapi dapat digunakan untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan, termasuk korban investasi ilegal. Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menilai pembatasan kategori kejahatan secara tegas diperlukan untuk mencegah penafsiran hukum yang berbeda sekaligus mempermudah proses pembuktian, sementara Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa ketentuan penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi juga dapat menjangkau kejahatan perbankan serta pasar modal, termasuk perdagangan orang dalam atau insider trading, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Melalui penyusunan ketentuan tersebut, DPR dan pemerintah berupaya menghadirkan aturan perampasan aset yang lebih terukur, memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, serta mengutamakan pengembalian kerugian masyarakat akibat tindak pidana.

Sumber: BantenTV