Terkini

Kemenkum Sumsel Percepat Pembentukan Perda untuk Lindungi Kekayaan Intelektual

Kemenkum Sumsel mendorong perda pelindungan kekayaan intelektual agar karya budaya, inovasi, dan produk UMKM mendapat dukungan hukum di kabupaten dan kota.

PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan mendorong percepatan pembentukan peraturan daerah (perda) tentang fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual di seluruh kabupaten dan kota. Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan potensi ekonomi kreatif dan usaha masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, mengatakan pembentukan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap berbagai karya, inovasi, serta produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi.

Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki kekayaan intelektual yang beragam, mulai dari motif kain tradisional, karya seni dan budaya, produk indikasi geografis, hingga inovasi teknologi serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Sumatera Selatan memiliki potensi kekayaan intelektual yang beragam, mulai dari motif wastra tradisional, seni budaya, produk indikasi geografis, hingga inovasi teknologi dan produk UMKM. Regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi pelindungan dan pengembangan potensi kekayaan intelektual,” ujar Budi di Palembang, Selasa (10/11/2026).

Budi menjelaskan bahwa percepatan pembentukan perda dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sumsel, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendorong pengusulan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual agar dapat dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Pembentukan regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Hukum tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah di Bidang Kekayaan Intelektual.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menginisiasi pembentukan regulasi yang mendukung pelindungan kekayaan intelektual.

Menurut Budi, keberadaan perda memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pelindungan kekayaan intelektual, sekaligus memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif.

Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki karya, inovasi, maupun produk bernilai ekonomi.

Berdasarkan data nasional hingga 2025, baru 16 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki regulasi khusus mengenai fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan aturan serupa masih perlu dipercepat, termasuk di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki berbagai potensi kekayaan intelektual dari sektor budaya, teknologi, dan UMKM.

Untuk merealisasikan langkah tersebut, Budi menginstruksikan para perancang peraturan perundang-undangan agar lebih aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kepala daerah serta pimpinan DPRD.

Selain melakukan koordinasi, para perancang juga diminta memberikan pendampingan teknis dalam proses penyusunan dan harmonisasi raperda agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan pelaksanaan pembentukan perda tersebut juga harus dilaporkan secara berkala kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap usulan pembentukan perda fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual dapat segera masuk dalam Propemperda di masing-masing kabupaten dan kota.

Dengan adanya dasar hukum di tingkat daerah, pemerintah diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat untuk memberikan fasilitasi pelindungan terhadap karya masyarakat sekaligus mendukung pengembangan kekayaan intelektual yang berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi daerah.

Percepatan pembentukan perda ini menjadi bagian dari upaya Kemenkum Sumsel dalam memperkuat kepastian hukum serta mendorong pemanfaatan potensi kekayaan intelektual secara lebih optimal bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *