Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Seluruh Kapolda Berantas Calo Kerja, Masyarakat Diminta Berani Melapor

Kapolri Instruksikan Penindakan Tegas terhadap Praktik Percaloan Tenaga Kerja

BANDUNG – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk memberantas praktik percaloan tenaga kerja yang meresahkan masyarakat, terutama dalam proses penerimaan pekerja di perusahaan. Arahan tersebut disampaikan saat peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026), sebagai bagian dari upaya kepolisian melindungi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Kapolri juga meminta seluruh jajaran memastikan lembaga pelatihan tenaga kerja terbebas dari praktik percaloan dan pungutan yang merugikan pencari kerja, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak takut melaporkan tindakan tersebut melalui layanan pengaduan 120.

Polisi Dorong Masyarakat Berani Melapor dan Cegah Praktik Premanisme

Jenderal Suyudi menegaskan bahwa pemberantasan calo tenaga kerja membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang diduga melakukan praktik percaloan di sekitar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Ia meminta aparat kepolisian menindaklanjuti setiap informasi yang diterima serta mengambil langkah tegas terhadap praktik premanisme yang berpotensi menghambat kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan secara adil. Menurutnya, perlindungan terhadap pencari kerja perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak menjadi korban pihak yang memanfaatkan kebutuhan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Program Poliran Diharapkan Perluas Akses Kerja dan Tingkatkan Keterampilan

Selain memperkuat penindakan terhadap calo tenaga kerja, Kapolri memperkenalkan program Polisi Peduli Pengangguran sebagai sarana membantu masyarakat memperoleh informasi dan akses terhadap peluang kerja melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyampaikan bahwa jumlah pengangguran nasional pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 7,38 juta orang setelah mengalami penurunan, sementara persoalan pengangguran di Jawa Barat masih menjadi perhatian karena tingkatnya berada di atas angka nasional. Program Poliran yang diluncurkan pertama kali di Jawa Barat bersamaan dengan kegiatan sertifikasi tenaga satuan pengamanan atau satpam tersebut direncanakan berkembang secara tematik sesuai kebutuhan masing-masing daerah, dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan keterampilan, memanfaatkan kesempatan kerja, serta lebih waspada terhadap praktik percaloan.

Sumber: Republika