JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional atau Tripnas untuk meningkatkan perannya dalam mengawal penyusunan dan penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Penguatan dialog antara pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Harapan tersebut disampaikan Yassierli dalam rangkaian kegiatan Apresiasi LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangannya yang diterima di Langsa, Aceh, Rabu (11/11/2026), Yassierli menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi LKS Tripnas selama periode 2023–2026, khususnya dalam membangun komunikasi dan mendukung proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Ia berharap kepengurusan berikutnya mampu melanjutkan capaian yang telah diraih sekaligus memperkuat fungsi lembaga sebagai wadah konsultasi dan kerja sama antara unsur pemerintah, pekerja, serta pengusaha.
“Berharap LKS Tripnas periode berikutnya dapat melanjutkan capaian kelembagaan yang telah dibangun dan menjaga dialog tripartit sebagai ruang mempertemukan kepentingan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan,” kata Yassierli.
Selama periode 2023–2026, LKS Tripnas mencatat sejumlah perkembangan kelembagaan. Salah satunya adalah restrukturisasi Badan Pekerja yang sebelumnya hanya terdiri atas satu badan menjadi tiga bidang dengan fokus tugas berbeda.
Ketiga bidang tersebut meliputi Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas. Pembagian struktur ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Melalui struktur tersebut, LKS Tripnas berhasil merumuskan 41 Pokok Pikiran dan menghasilkan 20 Rekomendasi Strategis yang telah disepakati dalam Sidang Pleno.
Selain mendukung perumusan kebijakan, LKS Tripnas juga menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi para pekerja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, efisiensi, dan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi tantangan persaingan global.
Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut turut didukung oleh Sekretariat LKS Tripartit serta fasilitas gedung sekretariat yang dinilai memadai untuk menunjang kegiatan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi secara berkelanjutan.
Ke depan, salah satu agenda penting yang membutuhkan keterlibatan aktif LKS Tripnas adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Pembahasan revisi regulasi tersebut ditargetkan mulai berlangsung pada 2027. Yassierli menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI telah menunjukkan komitmen untuk memperbarui pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan dunia kerja.
“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Menurutnya, penyempurnaan regulasi K3 membutuhkan keterlibatan berbagai unsur agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan kondisi dunia usaha sekaligus kebutuhan perlindungan keselamatan pekerja di lingkungan kerja.
Melalui dialog tripartit, pemerintah, organisasi pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha diharapkan dapat menyampaikan pandangan serta masukan terhadap substansi perubahan peraturan tersebut.
Selain revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, pemerintah juga menempatkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai salah satu agenda prioritas.
Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapatkan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan tersebut.
Keterlibatan LKS Tripnas diharapkan dapat memperkuat proses konsultasi kebijakan dan memastikan berbagai kepentingan dalam hubungan industrial memperoleh ruang pembahasan.
Dengan penguatan kelembagaan serta keterlibatan aktif dalam agenda regulasi, LKS Tripnas diharapkan terus menjalankan perannya sebagai wadah dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam mendukung pengembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!