Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Sleman mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang secara khusus menangani pengelolaan aset pemerintah daerah.
Usulan tersebut muncul menyusul evaluasi terhadap pemanfaatan sejumlah aset daerah yang dinilai belum memberikan hasil ekonomi optimal. Biaya pemeliharaan berbagai fasilitas milik pemerintah, terutama bangunan, disebut masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatannya.
Pansus menilai diperlukan perubahan pola pengelolaan agar aset daerah tidak terus menjadi beban anggaran. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah menyerahkan pengelolaannya kepada pihak profesional, baik melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun pembentukan BUMD khusus.
Gagasan tersebut mengemuka dalam sejumlah rapat pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pansus juga telah melakukan dua kali studi banding ke Jakarta dan Purwokerto, Jawa Tengah, sebagai bagian dari upaya mempelajari pengelolaan aset yang lebih efektif.
Ketua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Sleman, Surana, menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman memiliki berbagai aset dengan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Sejumlah fasilitas pemerintah selama ini telah dimanfaatkan melalui mekanisme penyewaan kepada masyarakat maupun pihak lain.
Aset tersebut meliputi stadion, lapangan, gelanggang olahraga, gedung serbaguna, hingga Wisma Sembada yang berada di kawasan Kaliurang. Pemerintah daerah juga memiliki rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dimanfaatkan sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Surana, ketentuan tarif penyewaan aset pemerintah sebenarnya telah diatur melalui peraturan bupati. Namun, penerapan tarif tersebut belum mampu menjamin pengelolaan aset menghasilkan pendapatan yang sebanding dengan pengeluaran.
Ia menilai persoalan utama terletak pada kualitas manajemen pengelolaan yang belum berjalan optimal. Akibatnya, sejumlah aset masih mengalami kerugian meskipun telah dimanfaatkan melalui sistem sewa.
Surana yang juga merupakan politikus Partai NasDem mengaku pernah melakukan peninjauan terhadap beberapa rusunawa ketika menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Sleman.
Peninjauan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Jongke, Gemawang, Dabag, dan Mranggen. Berdasarkan pengamatannya, pengelolaan rusunawa masih memerlukan pembenahan agar biaya operasional dan pemeliharaan dapat ditanggung melalui pendapatan yang diperoleh.
Surana berpandangan bahwa peruntukan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak berarti pengelolaannya harus selalu mengalami kerugian. Ia menilai aspek pembiayaan tetap perlu diperhitungkan secara cermat sehingga fasilitas tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Bahkan apabila belum mampu menghasilkan keuntungan, pendapatan dari penyewaan aset setidaknya diharapkan dapat menutup kebutuhan perawatan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak harus terus menanggung selisih antara biaya pemeliharaan dan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas.
Untuk mencapai kondisi tersebut, Surana menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen yang lebih profesional dan berorientasi pada efisiensi sebagaimana pengelolaan perusahaan.
Melalui pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus DPRD Sleman mengusulkan pembentukan BUMD baru yang memiliki tugas khusus mengelola aset milik pemerintah daerah.
Selama ini, pengelolaan barang milik daerah berada di bawah kewenangan pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk kepala daerah. Pejabat tersebut bertanggung jawab terhadap berbagai tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, hingga pengawasan dan pengendalian.
Surana menilai mekanisme pengelolaan yang berjalan saat ini perlu dievaluasi karena belum sepenuhnya memberikan hasil ekonomi yang diharapkan.
Pembentukan BUMD khusus diusulkan sebagai salah satu pilihan untuk memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan efektivitas pemanfaatan fasilitas pemerintah, serta membuka peluang optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Meski demikian, gagasan tersebut masih berupa usulan dalam pembahasan Raperda. Pembentukan perusahaan daerah baru belum menjadi keputusan final dan masih memerlukan proses pembahasan serta penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!