TANGERANG – Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., menegaskan bahwa pengurus organisasi diperbolehkan merangkap jabatan di lingkungan pemerintahan. Ketentuan tersebut mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI.
Penegasan itu disampaikan Unifah menanggapi polemik rangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin, yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Provinsi Banten periode 2024–2029.
Menurut Unifah, aturan internal PGRI tidak melarang pengurus organisasi untuk menduduki jabatan di instansi pemerintahan, termasuk pada dinas yang menangani urusan pendidikan.
Sebaliknya, pembatasan rangkap jabatan yang diatur dalam AD/ART PGRI berkaitan dengan keterlibatan pengurus dalam kepengurusan partai politik.
“Kalau di AD/ART kita itu boleh. Bahkan boleh banget, karena yang tidak boleh dilakukan itu adalah masuk atau merangkap jabatan di partai politik,” ujar Unifah saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Unifah menjelaskan bahwa PGRI juga memiliki ketentuan mengenai pembatasan rangkap jabatan dalam struktur organisasi. Salah satunya adalah larangan bagi Ketua PGRI tingkat provinsi untuk merangkap kepengurusan PGRI pada tingkat kabupaten atau kota.
Sementara itu, pejabat di lingkungan dinas pendidikan tetap memiliki kesempatan untuk terlibat dalam organisasi PGRI, termasuk sebagai dewan pakar maupun dewan kehormatan guru, sepanjang memenuhi persyaratan organisasi.
“Sepanjang yang bersangkutan berkenan, eligible (memenuhi syarat), dan memenuhi persyaratan, why not? Yang tidak boleh itu misalnya Ketua PGRI Provinsi merangkap di pengurus PGRI Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Pernyataan Ketua Umum PGRI tersebut muncul di tengah permintaan evaluasi terhadap rangkap jabatan yang diemban Jamaluddin di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan organisasi profesi guru.
Sebelumnya, Santos Law Firm (SLF) meminta Gubernur Banten Andra Soni untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Jamaluddin sebagai Kepala Dindikbud Provinsi Banten.
SLF menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi memengaruhi fokus, independensi, profesionalitas, serta efektivitas Jamaluddin dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintahan.
Permintaan evaluasi tersebut disampaikan melalui dokumen Pendapat Hukum Eksternal (External Legal Opinion) dan Nota Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
Dokumen tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 101/SLF/LO-Eks/XI/2026. Dalam surat itu, SLF mengemukakan pandangannya mengenai perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan rangkap jabatan yang dijalankan Jamaluddin.
Menanggapi persoalan tersebut, Unifah kembali menegaskan bahwa AD/ART PGRI memberikan ruang bagi pengurus untuk menduduki jabatan pemerintahan selama tidak melanggar ketentuan organisasi.
Ia juga menjelaskan bahwa PGRI menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
Menurutnya, hubungan antara organisasi profesi guru dan pemerintah perlu dibangun melalui komunikasi serta dialog untuk menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
“Kita ini tidak pernah bermusuhan dengan instansi manapun. Kita adalah mitra strategis. Di mana-mana, dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah,” pungkasnya.
Dengan demikian, Unifah menegaskan bahwa dari sisi ketentuan internal PGRI, pengurus organisasi diperbolehkan merangkap jabatan pemerintahan. Adapun permintaan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Jamaluddin merupakan persoalan yang disampaikan secara terpisah oleh SLF kepada Pemerintah Provinsi Banten.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!