Gaji Pokok PPPK Bakal Ditanggung APBN, DPR Tunggu Aturan Pelaksanaan

JAKARTA – Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana pembiayaan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyambut positif kesepakatan yang dicapai pimpinan DPR bersama pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus penghasilan bagi tenaga PPPK.

Bahtra menjelaskan bahwa pembiayaan gaji pokok melalui APBN menjadi salah satu agenda yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI. Hal tersebut dinilai penting karena kepastian pendapatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pegawai yang bekerja dalam skema PPPK.

“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” ujar Bahtra di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Bahtra, persoalan status kepegawaian PPPK telah menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto terus mendorong adanya kepastian masa depan pekerjaan bagi tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu.

Meski kesepakatan telah dicapai, Bahtra mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum dapat dilakukan secara langsung. Pemerintah masih perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum yang mengatur penerapannya.

Regulasi tersebut diperlukan agar perubahan status kepegawaian dan mekanisme pembiayaan gaji pokok PPPK memiliki landasan hukum yang jelas. Bahtra berharap aturan pelaksanaan dapat segera diterbitkan sehingga para pegawai tidak terus menghadapi ketidakpastian terkait pekerjaan dan penghasilan mereka.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” katanya.

Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu dari berbagai profesi menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui rapat finalisasi yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi mengenai status kepegawaian guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya. Seluruh aspirasi tersebut telah dibahas bersama pemerintah sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian persoalan kepegawaian PPPK.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada penerbitan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Hingga aturan tersebut diterbitkan, perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta skema pembiayaan gaji pokok melalui APBN masih menunggu tindak lanjut pemerintah.