Pemerintah menyiapkan empat agenda kebijakan untuk mempercepat transformasi digital nasional. Langkah ini mencakup digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah, efisiensi belanja pemerintah, serta pemanfaatan kecerdasan buatan di sektor keuangan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai digitalisasi telah menjadi bagian penting dari berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari proses produksi dan konsumsi hingga layanan intermediasi keuangan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (11/11/2026), Dradjad menekankan pentingnya memastikan sistem transaksi digital dapat saling terhubung agar perkembangan teknologi memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian.
Potensi ekonomi digital Indonesia dinilai terus berkembang. Pada 2025, nilainya tercatat mendekati 100 miliar dolar AS, didukung pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce, layanan keuangan digital, serta meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Dradjad, perkembangan tersebut perlu diimbangi kebijakan yang menyeluruh. Meningkatnya penggunaan data dan teknologi AI juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus diantisipasi agar transformasi digital dapat berjalan secara optimal.
Agenda kebijakan pertama adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital, mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.
Agenda kedua berfokus pada efisiensi belanja pemerintah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2026 untuk mendorong penggunaan anggaran negara secara lebih efisien.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring melalui katalog elektronik atau e-katalog. Implementasi fitur tersebut telah dimulai sejak Oktober 2026.
Pemerintah juga memperluas pemanfaatan sistem tersebut melalui integrasi e-katalog dengan platform lokapasar atau marketplace serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital sekaligus membuka peluang keterlibatan pelaku UMKM dalam ekosistem transaksi pemerintah.
Agenda ketiga adalah pemanfaatan kecerdasan buatan di sektor keuangan. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan nilai ekonomi, membantu proses pengambilan keputusan, dan memperkuat penerapannya dalam industri perbankan.
Pengembangan tersebut juga mencakup bank digital sebagai bagian dari industri jasa keuangan yang semakin mengandalkan teknologi dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah.
Secara keseluruhan, penguatan digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan keterhubungan antarsistem transaksi dan mendukung kegiatan ekonomi yang semakin terintegrasi dengan teknologi.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat fondasi ekonomi digital nasional sekaligus memastikan perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat bagi pelayanan publik, pengelolaan belanja negara, dan sektor keuangan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!