Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) beserta ekosistem pendukungnya telah mencapai sekitar Rp30 triliun. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor usaha perumahan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Maruarar menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada pembiayaan kepemilikan rumah, tetapi juga memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan perumahan.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Maruarar menyebutkan sekitar Rp10 triliun dari keseluruhan pembiayaan dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha di sektor perumahan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dari alokasi tersebut, pemerintah menyebutkan pembiayaan sebesar Rp5 triliun untuk sektor pengembangan perumahan. Sementara itu, sekitar Rp3 triliun diperuntukkan bagi pedagang bahan bangunan dan Rp1 triliun bagi penyedia jasa konstruksi.
Pembiayaan kepada pelaku usaha menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pembangunan perumahan. Dengan dukungan permodalan, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kegiatan bisnis yang berkaitan dengan penyediaan hunian.
Selain sektor usaha, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendukung renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
Maruarar memaparkan bahwa pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk kegiatan renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, serta 10 ribu rumah untuk pembangunan. Secara keseluruhan, pemerintah menyebutkan sasaran pembiayaan berada pada kisaran 117 ribu rumah.
Nilai pembiayaan untuk kebutuhan perumahan masyarakat tersebut mencapai sekitar Rp19 triliun. Apabila digabungkan dengan dukungan pembiayaan bagi ekosistem usaha perumahan, total nilai program disebut mencapai sekitar Rp30 triliun.
Menurut Maruarar, penyediaan pembiayaan perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak. Di sisi lain, aktivitas pembangunan dan perbaikan rumah juga diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor terkait.
Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pembangunan perumahan. Pelaku usaha kecil, termasuk pedagang material dan penyedia jasa konstruksi, dinilai membutuhkan akses pembiayaan agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya.
Maruarar menekankan bahwa persyaratan pembiayaan dan tingkat suku bunga perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha kecil. Menurutnya, dukungan kredit seharusnya membantu UMKM berkembang tanpa menimbulkan beban pinjaman yang terlalu tinggi.
Ia juga menyoroti pentingnya perlakuan yang adil dalam pembiayaan. Pemerintah diharapkan memastikan pelaku UMKM tidak menghadapi bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar hanya karena perbedaan skala usaha.
Melalui Kredit Program Perumahan, pemerintah berupaya menghubungkan kebutuhan masyarakat terhadap hunian dengan penguatan kegiatan ekonomi di sektor konstruksi dan penyediaan bahan bangunan. Pendekatan tersebut menempatkan pembiayaan rumah dan dukungan terhadap pelaku usaha sebagai dua bagian dari pengembangan sektor perumahan.
Dengan nilai pembiayaan yang disebut telah mencapai sekitar Rp30 triliun, program ini diharapkan dapat memperluas akses hunian layak sekaligus membuka peluang pertumbuhan bagi UMKM yang terlibat dalam ekosistem pembangunan perumahan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!