Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap secara menyeluruh fakta-fakta terkait dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah personel kepolisian. Permintaan tersebut disampaikan menjelang rapat kerja antara Komisi III DPR dan Kapolri di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman menegaskan bahwa DPR membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk dugaan keterlibatan tersangka berinisial LSP dalam sejumlah tindakan yang diduga saling berkaitan. Pengungkapan informasi dinilai penting untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Rapat kerja tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB. Habiburokhman menyampaikan bahwa seluruh anggota Komisi III DPR telah mengonfirmasi kehadiran untuk mengikuti pembahasan bersama Kapolri.
Selain menyoroti dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah, Habiburokhman meminta kepolisian mendalami kemungkinan adanya tindakan ilegal lain. Ia menyebut dugaan pengawasan atau surveilans tanpa dasar hukum, tindakan yang bertujuan merusak reputasi seseorang, serta upaya memengaruhi opini publik melalui media sosial.
Menurut Habiburokhman, dugaan pembentukan opini di ruang digital tersebut perlu diperiksa karena disebut berkaitan dengan upaya mengganggu pelaksanaan program pemerintah. Ia juga menyinggung dugaan pengerahan massa untuk mengikuti aksi sebagai bagian dari rangkaian tindakan yang perlu ditelusuri.
Habiburokhman berpandangan bahwa apabila berbagai dugaan tersebut saling berkaitan, dampaknya berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas Presiden. Namun, penilaian tersebut masih merupakan pandangan yang disampaikannya dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Ia meminta seluruh informasi yang muncul dalam penanganan perkara diperiksa secara serius. Menurutnya, apabila dugaan tindakan tersebut terbukti, persoalan itu dapat berkaitan dengan tindak pidana makar sebagaimana ketentuan hukum yang ia rujuk, yakni Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Meski demikian, dugaan adanya tindakan makar belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti. Penentuan unsur tindak pidana tetap memerlukan pemeriksaan terhadap alat bukti, hasil penyidikan, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat personel kepolisian berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri yang diduga terlibat dalam tindakan penyadapan tanpa prosedur resmi, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Berdasarkan perkara yang sedang ditangani, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta pihak dari kalangan media.
Selain itu, dugaan tindakan penyadapan juga menyasar tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha. Luasnya kelompok yang disebut sebagai sasaran penyadapan menjadi salah satu aspek penting dalam pengungkapan perkara tersebut.
Penetapan empat tersangka menunjukkan bahwa proses hukum telah memasuki tahap penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun, status tersangka tidak serta-merta membuktikan kesalahan seseorang karena pertanggungjawaban pidana harus ditentukan melalui proses peradilan.
Di samping proses pidana, penanganan perkara tersebut juga berlangsung melalui mekanisme etik internal kepolisian. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap anggota Polri berinisial Irjen AS terkait kasus dugaan penyadapan ilegal.
Sanksi etik tersebut merupakan langkah penegakan aturan internal terhadap personel yang dinilai melakukan pelanggaran. Penanganan melalui mekanisme etik berjalan dalam ranah yang berbeda dengan proses pidana yang dilakukan aparat penyidik.
Melalui rapat kerja bersama Kapolri, Komisi III DPR berupaya memperoleh penjelasan mengenai perkembangan perkara, termasuk dugaan keterkaitan antara penyadapan ilegal dan tindakan lainnya yang disampaikan Habiburokhman.
Permintaan tersebut menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum. Meski demikian, pengungkapan fakta tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum serta tahapan penyidikan yang sedang berjalan.
Hingga laporan diterbitkan pada Kamis (12/11/2026) pukul 08.41 WIB, informasi yang tersedia masih berfokus pada permintaan Komisi III DPR menjelang pembahasan bersama Kapolri. Hasil rapat maupun penjelasan lengkap kepolisian mengenai seluruh dugaan tersebut belum tercantum dalam laporan.
Dengan demikian, rapat kerja antara Komisi III DPR dan Kapolri menjadi agenda untuk meminta kejelasan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat tersangka. DPR berharap informasi yang disampaikan dapat membantu memperjelas rangkaian perkara sekaligus mendukung pengawasan terhadap proses penegakan hukum.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!