Pemkab Bogor Siapkan Aturan LHKPN bagi Calon Kepala Desa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah mengkaji penerapan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu persyaratan bagi calon kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang.

Rencana tersebut disiapkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Hadijana, menyampaikan bahwa usulan menjadikan LHKPN sebagai persyaratan pencalonan kepala desa merupakan langkah positif yang patut dipertimbangkan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama Inspektorat untuk memastikan kesiapan penerapannya.

Dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026), Hadijana menjelaskan bahwa pihaknya berencana mengadakan rapat koordinasi dalam waktu dekat. Pembahasan itu akan diarahkan pada penyusunan surat edaran sekaligus persiapan rancangan peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan kebijakan.

Namun, penerapan ketentuan tersebut masih memerlukan pembahasan dan persetujuan Bupati Bogor. Apabila mendapat persetujuan, DPMD akan melanjutkan proses penyusunan regulasi yang diperlukan.

Hadijana menilai pelaporan harta kekayaan penting untuk mengetahui kondisi aset seseorang sebelum maupun selama menjabat sebagai kepala desa. Melalui pelaporan secara berkala setiap tahun, perubahan nilai kekayaan dapat dipantau, termasuk apabila terjadi penambahan atau pengurangan aset yang perlu dijelaskan asal-usulnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan desa sekaligus menghindari munculnya prasangka terhadap perubahan kekayaan pejabat desa. Dengan demikian, pengawasan terhadap integritas penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Meski demikian, DPMD Kabupaten Bogor saat ini masih memprioritaskan penyusunan regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Oleh sebab itu, rencana penerapan LHKPN sebagai persyaratan calon kepala desa akan disesuaikan dengan proses persiapan regulasi Pilkades.

Hadijana juga mengungkapkan bahwa kewajiban pelaporan LHKPN bagi kepala desa sebelumnya pernah menjadi perhatian melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023. Saat itu, pemerintah desa di Kabupaten Bogor diminta memenuhi pelaporan harta kekayaan dengan dukungan dasar hukum daerah.

Akan tetapi, ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan karena Pemerintah Kabupaten Bogor belum memiliki peraturan daerah maupun peraturan bupati yang secara khusus mengatur kewajiban pelaporan LHKPN bagi kepala desa.

Hadijana menjelaskan bahwa sejak 2024 hingga saat ini, permintaan penyampaian bukti terkait ketentuan tersebut tidak lagi dilakukan melalui MCP KPK. Dengan demikian, permintaan yang pernah disampaikan pada 2023 belum berhasil ditindaklanjuti karena regulasi pendukung belum diterbitkan.

Melalui rencana penyusunan aturan baru, Pemkab Bogor berupaya membuka peluang penerapan pelaporan harta kekayaan dalam proses pencalonan kepala desa. Meski begitu, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan sebagai persyaratan resmi Pilkades mendatang.