Kementerian ATR/BPN Berupaya Pertahankan Predikat Informatif Enam Tahun Berturut-turut
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (10/11/2026), sebagai bagian dari upaya mempertahankan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan harapannya agar kementerian dapat kembali memperoleh predikat Informatif, setelah berhasil mempertahankan kategori tertinggi dalam penilaian Komisi Informasi Pusat selama lima tahun terakhir. Menurutnya, seluruh jajaran ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya meningkatkan transparansi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipercaya.
Wamen Ossy Tekankan Keterbukaan Informasi Sesuai Ketentuan Hukum
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat bagi kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026. Ossy menjelaskan bahwa penerapan transparansi tidak berarti seluruh informasi pemerintah dapat disampaikan secara bebas, karena terdapat informasi yang wajib dibuka kepada masyarakat dan informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memberikan penjelasan yang transparan mengenai jenis informasi yang dapat diakses, dasar hukum pengecualiannya, serta berbagai persyaratan dan prosedur pelayanan pertanahan yang perlu diketahui masyarakat.
Inovasi Layanan Pertanahan Diperkuat untuk Berikan Kepastian Waktu
Selain meningkatkan keterbukaan informasi, Kementerian ATR/BPN terus mengembangkan inovasi pelayanan untuk membantu masyarakat memahami hak, prosedur, dan mekanisme pengurusan administrasi pertanahan dengan lebih mudah. Salah satu inovasi tersebut adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, serta layanan Pengukuran Terjadwal yang diluncurkan pada 2026 dengan target penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT). Melalui penguatan transparansi dan pembaruan sistem pelayanan, Ossy berharap kualitas layanan pertanahan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN yang dalam kegiatan tersebut turut didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran.
Sumber: Berau Post
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!