Karhutla Capai 60 Ribu Hektare, Gubernur Jambi Dorong Kejelasan Pengelolaan Lahan Gambut

Gubernur Jambi Al Haris meminta pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai status dan mekanisme pengelolaan lahan gambut di wilayahnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Al Haris menegaskan bahwa pengelolaan lahan gambut perlu mendapatkan perhatian serius agar kawasan tersebut tidak terus mengalami kebakaran setiap tahun. Menurutnya, kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta aturan pengelolaan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan jangka panjang.

Persoalan tersebut disampaikan Al Haris kepada wartawan di Kota Jambi, Rabu (11/11/2026). Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pengelolaan lahan gambut sebelumnya telah dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menyoroti kebutuhan penanganan lahan gambut yang berada di sejumlah kawasan, termasuk wilayah konservasi seperti taman nasional dan taman hutan raya (tahura). Kedua kawasan tersebut memiliki ketentuan perlindungan yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun pemulihan lingkungan.

Menurut Al Haris, status kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang memerlukan pengaturan yang jelas agar pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan penanganan lahan gambut sesuai ketentuan. Kejelasan regulasi tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi pelaksanaan kegiatan pemulihan tanpa mengabaikan fungsi perlindungan kawasan.

Gubernur menilai bahwa pembatasan akses pengelolaan perlu diimbangi dengan mekanisme penanganan yang memungkinkan kawasan gambut tetap terjaga. Tanpa adanya pihak yang secara jelas bertanggung jawab terhadap pengelolaan, risiko kebakaran berulang dikhawatirkan akan terus menjadi persoalan di wilayah Jambi.

Sebagai langkah lanjutan, Al Haris telah menginstruksikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Kehutanan. Surat tersebut ditujukan untuk mengusulkan pelaksanaan program penghijauan kembali atau reboisasi pada sejumlah kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran.

Program pemulihan yang diusulkan tidak hanya difokuskan pada kawasan taman nasional. Pemerintah Provinsi Jambi juga menginginkan kegiatan reboisasi menjangkau taman hutan raya serta lahan gambut lainnya yang memiliki kerawanan terhadap kebakaran.

Upaya penghijauan tersebut menjadi bagian dari rencana pemulihan ekosistem yang diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih luas. Pemerintah daerah ingin memastikan kawasan terdampak kebakaran memperoleh perhatian melalui langkah pemulihan yang sesuai dengan kondisi dan status lahannya.

Permintaan penguatan pengelolaan lahan gambut juga didasari oleh besarnya kawasan yang terdampak karhutla sepanjang 2026. Berdasarkan data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2026 mencapai 60.366 hektare.

Dari keseluruhan wilayah yang terbakar tersebut, sekitar 20.000 hektare merupakan kawasan lahan gambut. Jumlah itu setara dengan sekitar sepertiga dari total luas karhutla yang dilaporkan selama periode Januari hingga Oktober 2026.

KKI Warsi juga mencatat sebaran kebakaran berdasarkan fungsi kawasan hutan dan penggunaan lahan. Kawasan taman nasional menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yakni mencapai 20.186 hektare.

Sementara itu, kebakaran pada kawasan hutan produksi tercatat seluas 13.905 hektare. Adapun taman hutan raya mengalami kebakaran dengan luas mencapai 9.627 hektare, menunjukkan bahwa kawasan konservasi turut menghadapi dampak besar dari kejadian karhutla.

Pada kategori area penggunaan lain, luas lahan yang terbakar mencapai 8.883 hektare. Kebakaran juga melanda kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.797 hektare dan hutan lindung seluas 968 hektare.

Data tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Jambi tidak hanya terjadi pada satu jenis kawasan. Dampaknya tersebar di wilayah konservasi, kawasan produksi, hingga area penggunaan lain yang memiliki fungsi pengelolaan berbeda.

Sebaran kebakaran tersebut menjadi salah satu alasan perlunya kepastian mengenai mekanisme penanganan di setiap kawasan. Pemerintah daerah membutuhkan kejelasan aturan agar kegiatan pemulihan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewenangan pengelolaan serta ketentuan perlindungan lingkungan.

Al Haris berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, dan BRGM dapat menghasilkan penyelesaian jangka panjang terhadap persoalan lahan gambut. Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperjelas tanggung jawab pengelolaan sekaligus mendukung pelaksanaan program pemulihan ekosistem.

Selain mendorong penetapan skema pengelolaan, pemerintah provinsi menempatkan reboisasi sebagai salah satu langkah yang perlu segera ditindaklanjuti. Penghijauan kawasan bekas kebakaran diharapkan menjadi bagian dari strategi menjaga kondisi lingkungan dan mengurangi kerentanan wilayah terhadap kejadian serupa.

Dengan luas karhutla yang mencapai 60.366 hektare hingga Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Jambi menilai diperlukan penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kepastian status pengelolaan, koordinasi lintas lembaga, dan pemulihan kawasan terdampak menjadi perhatian utama dalam upaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun berikutnya.