Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Rencana tersebut dibicarakan dalam pertemuan antara keduanya pada Selasa (10/11/2026) pagi yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Prasetyo menjelaskan bahwa salah satu agenda pembicaraan berkaitan dengan keinginan Gibran untuk melepaskan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Meski membenarkan pertemuan itu, Prasetyo tidak mengungkapkan secara terperinci lokasi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden. Ia hanya memastikan bahwa pembicaraan berlangsung pada Selasa pagi dengan durasi sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, keinginan Gibran untuk mengundurkan diri berkaitan dengan perkembangan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikannya. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah muncul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan ijazah Gibran.
Dalam pembicaraan bersama Presiden, Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya dengan mempertimbangkan perkembangan persoalan tersebut. Prasetyo mengonfirmasi bahwa hal itu menjadi salah satu topik yang dibahas secara langsung oleh kedua pemimpin negara.
Selain menjelaskan alasan yang melatarbelakangi rencana pengunduran diri, Prasetyo turut memberikan klarifikasi mengenai sikap Presiden Prabowo. Ia membantah informasi yang menyebutkan bahwa Presiden menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Namun, keterangan yang disampaikan belum menguraikan secara terperinci isi saran maupun langkah yang akan diambil setelah pembicaraan berlangsung.
Di sisi lain, Gibran juga menyampaikan permohonan kepada Presiden agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya. Pembuktian tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permohonan itu menunjukkan bahwa persoalan keabsahan dokumen pendidikan masih menjadi bagian dari perkembangan hukum yang berkaitan dengan Gibran. Melalui proses di PTUN, Gibran ingin memperoleh kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang menjadi perhatian dalam pembicaraan bersama Presiden.
Meski keinginan pengunduran diri telah disampaikan, belum terdapat penjelasan mengenai keputusan akhir ataupun mekanisme tindak lanjut atas rencana tersebut. Informasi yang disampaikan Mensesneg baru memastikan adanya pernyataan keinginan mundur, pembahasan bersama Presiden, serta permohonan Gibran untuk menempuh pembuktian hukum.
Dengan demikian, pertemuan selama sekitar dua setengah jam pada 10 November 2026 tersebut menjadi perkembangan dalam pembahasan mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, penyampaian keinginan mundur tidak dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku.
Keterangan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan perkembangan keputusan maupun proses ketatanegaraan yang mungkin dilakukan setelah pertemuan tersebut. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat pengumuman resmi mengenai berakhirnya masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!